MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai menata ulang jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar melalui pergeseran 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026). Penataan kabinet MULIA tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah melalui penerapan manajemen talenta.
Dari 29 pejabat yang dilantik, sebanyak 12 pejabat tetap bertahan pada jabatan sebelumnya, sementara 17 lainnya mengalami pergeseran posisi. Penataan ini juga mencakup sejumlah jabatan staf ahli dan asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Didampingi Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama jajaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD, tetapi juga bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.
“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.
Munafri juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja. Setiap pimpinan harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai pejabat struktural hingga staf pelaksana.
Ia menegaskan, kepala OPD bukan pemilik organisasi yang bisa bertindak sendiri, melainkan bagian dari sistem pemerintahan.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Selain meminta pejabat baru segera bekerja, Munafri menekankan pentingnya kesinambungan program pemerintahan. Pejabat lama dan pejabat baru diminta tetap membangun komunikasi agar program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, tetap berjalan.
Jangan sampai pergantian pimpinan justru membuat program terhenti atau pekerjaan harus kembali dimulai dari awal.
“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Ingatkan Integritas dan Evaluasi Kinerja
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut mengingatkan seluruh pejabat mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan. Ia menyinggung perhatian dan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kota Makassar.
Ia meminta seluruh pejabat menjadikan hal tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Secara khusus, Munafri menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan yang harus dihentikan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” katanya.
Munafri menjelaskan, penataan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Ia juga membuka kemungkinan adanya pergeseran pejabat berikutnya sesuai kebutuhan dan dinamika pemerintahan.
Bahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk melihat koordinasi, capaian, dan pelaksanaan program masing-masing perangkat daerah.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Mantan CEO PSM Makassar itu juga meminta kepala OPD yang baru segera melakukan konsolidasi dan menyusun pola kerja yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar. Koordinasi akan diperkuat melalui jalur langsung dengan Wali Kota maupun melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.
Ia mengingatkan, hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA telah menghasilkan berbagai capaian dan penghargaan. Namun, capaian statistik dan penghargaan belum cukup jika persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan secara optimal.
Sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan, di antaranya persoalan kemiskinan, gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.
Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia menekankan agar setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.
“Tentu, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” tukasnya.
Aliyah Minta Pejabat Perkuat Pelayanan Publik
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, berharap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik dapat memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Aliyah, setiap jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.
“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Makassar yang semakin maju.
Aliyah juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun program kerja, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.
Daftar 29 Pejabat yang Bergeser
Berikut nama pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:
- Evie Aprialti, dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
- Aryati Puspasari Abady, dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- Nirman Nituang Mungkasa, dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- Ahmad Namsum, dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
- Fahyuddin, dari Kepala Dinas Kearsipan menjadi Sekretaris DPRD Kota Makassar.
- Andi Rahmat, dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Muh. Dakhlan, dari Kepala BPKAD menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Dahyal, dari Kepala Bappeda menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- Firman Hamid Pagarra, dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Muhammad Roem, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Syamsul Bahri, dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- Arlin Ariesta, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Muhammad Fadli, dari Kepala BPBD menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
- Achi Soleman, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Muhammad Mario Said, dari Kepala DPMPTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Zainal Ibrahim, dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
- Firnandar Arsabara, dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Mahyuddin, dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang.
- Muhammad Fuad Azis DM, dari Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- Zuhaelsi Zubir, dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Helmy Budiman, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
- Irwan Rusfiady Adnan, dari Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Andi Ani Mulyani Wahyudi, dari Direktur UPT RSUD Daya menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
- Nursaidah Sirajuddin, dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.
- Kaharuddin Bakti, dari Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
- Aulia Arsyad, dari Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
- Sri Sulsilawati, dari Kepala Dinas Pertanahan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Muhammad Hatim, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Fathur Rahim, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Adapun 12 pejabat yang tetap pada jabatan sebelumnya yakni Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Rheza; Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie; Kepala Inspektorat Andi Azma Zulistia Ekayanti; Kepala DPPKB Andi Irwan Bangsawan; Kepala BRIDA Aidil Adha; Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin; Kepala Satpol PP Hasanuddin; Kepala DP3A Ita Isdiana Anwar; Kepala Dinas Kebudayaan Andi Pattiware; Kepala Bapenda Andi Asminullah; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Fadly Wellang; serta Staf Ahli Andi Herfida Attas.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)


Leave a Reply