GOWA, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rifai Ka’bah Faizal Hijaz, menyerap aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selasa (13/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait sulitnya anak-anak mereka diterima di sekolah yang diinginkan, khususnya sekolah unggulan. Padahal, terdapat sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka, tetapi dinilai bukan sekolah unggulan.

“Rata-rata masyarakat di sini mengalami kesulitan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang diinginkan. Akses untuk mendapatkan sekolah yang sesuai dengan harapan orang tua juga masih menjadi kendala. Sebenarnya ada sekolah yang dekat dari rumah, tetapi bukan sekolah unggulan,” demikian keluhan yang disampaikan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rifai Ka’bah Faizal Hijaz menyatakan akan menindaklanjuti persoalan itu dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Saya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini dengan berkoordinasi bersama OPD terkait agar persoalan akses pendidikan tersebut mendapat perhatian,” ujarnya.

Rifai menjelaskan, kegiatan pengawasan merupakan agenda rutin anggota DPRD Sulsel dengan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) untuk memantau pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Pengawasan tersebut mencakup berbagai program yang dibiayai APBD, mulai dari bantuan untuk sekolah, pembangunan infrastruktur jalan, hingga program di sektor pertanian.

Melalui pengawasan langsung, anggota DPRD dapat mengetahui kondisi di lapangan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, serta menampung kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD terkait.

Ia berharap, program pemerintah yang bersumber dari APBD dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata, baik dalam peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sektor pertanian.

Rifai menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan pengawasan akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah provinsi.(*)