MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, mendorong pembenahan sistem pendidikan dan peningkatan kualitas guru saat melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 di SMAN 17 Makassar, Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Senin (12/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Yeni menyoroti efektivitas anggaran revitalisasi yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk SMAN 17 Makassar. Ia ingin memastikan anggaran tersebut memberikan hasil nyata bagi peningkatan sarana dan kualitas pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, SMAN 17 Makassar mendapatkan anggaran revitalisasi. Karena itu, Yeni menilai perlu dilakukan peninjauan terhadap hasil pekerjaan, manfaat anggaran, serta kebutuhan sekolah yang masih perlu mendapat perhatian.

“Ini yang kita ingin tahu, seberapa efektif anggaran yang diberikan, apa output-nya, dan kira-kira catatan-catatan penting apa yang bisa diberikan kepada kami,” kata Yeni.

Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui pengawasan langsung tersebut akan menjadi bahan penting bagi DPRD Sulsel dalam melakukan rapat koordinasi bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan.

Dengan adanya data dan informasi yang valid, DPRD dapat mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyampaikan kebutuhan sekolah kepada pemerintah provinsi.

Selain anggaran revitalisasi, Yeni juga menaruh perhatian terhadap proses pembelajaran serta keberlanjutan tenaga pendidik, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya telah berakhir.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar persoalan kontrak PPPK mendapat perhatian serius sehingga tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik akibat jeda kontrak.

“Daripada kita berhenti, nanti tiba-tiba mau dilanjutkan, tetapi ada jeda karena kontraknya berhenti sejenak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi, sabar sedikit dulu. Sementara itu, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait bagaimana supaya teman-teman PPPK itu tidak putus kontraknya,” ujarnya.

Pendidikan menjadi prioritas pengawasan

Yeni menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang menjadi fokus perhatiannya sebagai anggota Komisi E DPRD Sulsel.

Menurutnya, pendidikan tidak sekadar berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda dan melahirkan pemimpin masa depan.

“Berbicara pendidikan, inilah yang akan melahirkan pemimpin masa depan. Jadi, terkait pendidikan ini bukan hal yang main-main. Ini menjadi sorotan tajam kami, dan kebetulan saya juga di Komisi E yang tentunya akan mengawal setiap kebijakan terkait dengan pendidikan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung persoalan sosial yang melibatkan anak-anak dan remaja, termasuk maraknya aksi begal dan kelompok-kelompok yang berpotensi memberikan pengaruh negatif.

Menurut Yeni, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi pendidikan dan pembentukan karakter. Karena itu, keberlangsungan proses belajar mengajar dan peran guru perlu terus diperkuat.

“Pendidikan itu tidak bisa dibilang berhenti dulu sejenak. Tidak ada yang bisa menggantikan guru. Karena guru sendiri kalau mengajar, dia luar biasa,” tuturnya.

Berbekal pengalamannya selama sepuluh tahun menjadi guru, Yeni memahami bahwa tugas tenaga pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan administrasi serta tanggung jawab dalam membimbing peserta didik.

Dorong pembenahan sistem dan kualitas guru

Dalam kesempatan itu, Yeni turut menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendidikan, terutama terkait kualifikasi calon guru dan kurikulum pendidikan.

Ia menyampaikan gagasan agar profesi guru ke depan lebih memperhatikan latar belakang pendidikan keguruan. Menurutnya, kondisi saat ini perlu dievaluasi karena masih banyak lulusan program studi pendidikan yang belum terserap dalam dunia kerja, sementara lulusan dari bidang studi umum juga dapat berprofesi sebagai guru.

Namun, ia menilai gagasan tersebut perlu didukung penyesuaian regulasi agar penerapannya memiliki dasar hukum yang jelas.

“Regulasinya yang harus diubah. Sangat disayangkan kalau lulusan dari program studi pendidikan banyak yang menganggur, sementara yang bukan dari program studi pendidikan bisa menjadi guru,” demikian inti penjelasannya.

Selain kualifikasi calon guru, Yeni menilai kurikulum pendidikan juga perlu dibenahi agar lebih relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan tantangan dunia pendidikan saat ini.

Ia berharap pembenahan sistem pendidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan kurikulum, hingga pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

Yeni juga berpesan kepada para siswa agar tetap menghormati guru, termasuk ketika mendapat teguran selama proses belajar mengajar. Menurutnya, sikap saling menghormati merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan menciptakan lingkungan pendidikan yang baik.

Melalui pengawasan APBD di SMAN 17 Makassar, Yeni berharap berbagai catatan dan aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan evaluasi dalam koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan.

Dengan demikian, anggaran serta kebijakan pendidikan diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik.(*)