MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID -– Komisi A DPRD Sulsel mengungkap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel masih mengalami kekurangan anggaran untuk pembayaran gaji hingga Desember 2026.

Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Saharuddin, menyebut beberapa OPD yang masih mengalami kekurangan anggaran antara lain Inspektorat, Biro Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom), serta Satpol PP.

“Yang pertama itu Inspektorat kurang lebih Rp800 juta, gaji dan TPP. Kemudian Biro Umum kurang lebih Rp2 miliar. Kemudian Infokom Rp400 juta. Termasuk juga Satpol ini kemarin ada kekurangan sekitar Rp300 juta,” ungkap Saharuddin saat pembahasan APBD Perubahan Jumat (18/9).

Meskipun ada beberapa OPD kekurangan tetapi sebagian besar OPD lainnya telah memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gaji hingga Desember. Namun, kekurangan pada sejumlah OPD tersebut perlu segera dicarikan skema penyelesaiannya.

Salah satu opsi yang akan dikaji yakni melakukan efisiensi terhadap belanja lain di masing-masing OPD. Anggaran dari belanja yang dapat dikurangi nantinya bisa diarahkan untuk menutupi kebutuhan gaji.

“OPD yang lainnya clear sampai bulan 12. Tinggal nanti kita akan carikan skema, apakah kemudian mereka punya belanja yang lain bisa dikurangi setiap OPD yang ada tadi, atau nanti kita akan koordinasi kembali dengan tiap OPD untuk menyelesaikan hal ini,” ujarnya.

Saharuddin menegaskan, kebutuhan gaji merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan. Ia menilai pemerintah provinsi tidak boleh ada penundaan pembayaran gaji karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup para pegawai.

“Karena gaji ini mutlak harus dipenuhi karena ini tergantung biaya hidup. Jadi memang kalau gaji itu wajib, wajib sekali untuk ini, tidak boleh ada namanya penundaan gaji,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kecukupan anggaran gaji menjadi salah satu perhatian Komisi A dalam pembahasan bersama OPD. Selain melihat pendapatan dan belanja serta program kerja, anggota dewan turut mempertanyakan apakah anggaran gaji masing-masing OPD mampu memenuhi kebutuhan hingga Desember.

“Pertanyaan pertama seluruh anggota komisi itu terkait dengan untuk mengukur kinerja itu berapa pendapatan, berapa belanja. Terus kemudian yang menjadi catatan khusus itu adalah bagaimana dengan perhitungan gaji mereka itu sampai bulan 12 nanti, apakah cukup atau tidak,” jelas Saharuddin.

Dari pembahasan tersebut, sebagian besar OPD telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Namun, masih ditemukan beberapa OPD yang anggaran gajinya belum mencukupi hingga akhir tahun.

Temuan tersebut akan menjadi salah satu catatan dalam evaluasi hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Sulsel. Selanjutnya, persoalan kekurangan anggaran tersebut akan dibahas kembali melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama TPAD.

“Memang inilah salah satu jadi rekomendasi dalam pembahasan untuk akan dilakukan kembali evaluasi terkait dengan hasil pembahasan komisi-komisi ini. Salah satunya menjadi catatan itu. Mungkin nanti dirapatkan kembali di Badan Anggaran, untuk penambahan yang kekurangan tadi bersama dengan tiap OPD,” pungkasnya.(*)