MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Fraksi HARAPAN DPRD Sulawesi Selatan menyoroti kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pembahasan Perubahan APBD Sulsel.

Juru bicara Fraksi HARAPAN, Hamza Hamid, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan secara transparan posisi terakhir kewajiban kepada PT SMI.

Menurut Hamza, Pemprov Sulsel perlu menjelaskan secara rinci total kewajiban, jumlah pokok pinjaman yang telah dibayarkan, sisa pokok pinjaman, bunga, serta progres dan waktu penyelesaian kewajiban tersebut.

Hal itu dinilai penting agar DPRD memiliki gambaran yang utuh mengenai beban kewajiban daerah dan dampaknya terhadap kondisi fiskal APBD pada tahun-tahun berikutnya.

“Fraksi HARAPAN meminta pemerintah provinsi menyampaikan secara transparan mengenai posisi terakhir kewajiban kepada PT SMI, meliputi total kewajiban, jumlah pokok yang telah dibayarkan, sisa pokok pinjaman, bunga, serta progres waktu penyelesaian,” kata Hamza.

Ia menegaskan, keterbukaan tersebut diperlukan agar persoalan kewajiban daerah dapat dipantau secara jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hamza juga menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan. Setiap kewajiban yang muncul harus diperhitungkan secara matang agar tidak membebani APBD dan tetap mampu mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Fraksi HARAPAN berharap pengelolaan kewajiban daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur sehingga kondisi fiskal Sulsel tetap sehat dan ruang anggaran untuk pelayanan publik tetap terjaga.(*).