MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Komisi D DPRD Sulawesi Selatan mendesak PT PLN tidak hanya menyelesaikan persoalan pemadaman listrik yang terjadi saat ini, tetapi juga memastikan gangguan pada sisi pembangkit tidak kembali menyebabkan pemadaman bergilir.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran PLN yang dihadiri tiga General Manager (GM) PLN wilayah Sulawesi Selatan, Sulsel Barat, dan Sulsel Selatan. Kamis (10/9).

Kadir mengatakan, dalam RDP tersebut Komisi D meminta PLN menyampaikan secara tertulis data kondisi sistem kelistrikan, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, serta langkah-langkah pemulihan yang dilakukan.

“Kami meminta kepada pihak PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang terjadi saat ini, tetapi memastikan persoalan mendasar pada sisi pembangkit tidak kembali menimbulkan pemadaman bergilir,” kata Kadir.

Komisi D juga meminta PLN memberikan mekanisme kompensasi secara efektif, adil, dan transparan kepada pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.

“Kepada pelanggan yang terdampak harus ada kompensasinya. Itu sudah diatur dalam aturan Menteri ESDM. Bentuknya bisa berupa diskon pembayaran atau pengurangan pembayaran, sesuai mekanisme yang ditetapkan PLN,” ujarnya.

Menurut Kadir, ketentuan tersebut mengatur kompensasi berdasarkan durasi pemadaman yang dialami pelanggan.

“Kalau misalnya lebih dari empat jam, kompensasinya 50 persen, di atas delapan jam 70 persen. Semua itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025,” jelasnya.

Ia menegaskan, PLN telah menyatakan kesediaannya terhadap poin kompensasi tersebut dalam RDP.

Selain kompensasi, Komisi D meminta PLN menyampaikan secara tertulis langkah-langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan.

Komisi D juga mendorong adanya pengurangan beban dari para pengguna listrik dalam skala besar selama kondisi kelistrikan belum sepenuhnya normal.

“Kami meminta kepada PT PLN agar para pengguna listrik besar di Sulawesi Selatan, seperti Tonasa, Bosowa, dan PT Palar, juga diperhitungkan untuk dapat mengurangi beban selama kondisi ini,” ujar Kadir.

Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan mengurangi dampak pemadaman kepada masyarakat.

Selain itu, Komisi D meminta PLN memberikan prioritas kepada fasilitas-fasilitas vital, terutama rumah sakit dan perkantoran tertentu yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Kami juga meminta kepada PT PLN agar diberikan prioritas, seperti rumah sakit dan khusus perkantoran-perkantoran, supaya tidak terjadi pemadaman,” katanya.

Kadir mengatakan, PLN telah memberikan jaminan bahwa rumah sakit di Sulawesi akan menjadi prioritas dan diupayakan tidak mengalami pemadaman listrik.

“Mereka sudah menggaransi bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi tidak terjadi pemadaman listrik di rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Kadir menjelaskan, berdasarkan hasil RDP, pemadaman bergilir terjadi karena sejumlah faktor, antara lain gangguan pada beberapa pembangkit, berkurangnya debit air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta gangguan pada pembangkit yang menyebabkan pasokan daya tidak dapat disalurkan secara maksimal.

Selain itu, terdapat sejumlah pembangkit yang sedang menjalani pemeliharaan sehingga untuk sementara harus dihentikan operasionalnya.

“Kalau ada pemeliharaan pasti distopkan dulu karena harus dilakukan perawatan. Kemudian masih menunggu alat-alat yang harus diganti. Faktor-faktor seperti ini yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir,” ungkapnya.

Terkait kepastian normalisasi sistem, PLN menyampaikan sejumlah langkah yang akan dilakukan. Salah satunya penambahan daya dari pembangkit di Jeneponto sebesar 2 x 100 megawatt.

Selain itu, PLN juga menyiapkan langkah lain, termasuk rekayasa cuaca untuk membantu meningkatkan curah hujan sehingga pembangkit tenaga air dapat kembali beroperasi lebih maksimal.

“PLN menyampaikan mungkin November baru bisa normal kembali. Katakan Oktober-November baru bisa normal. Kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan Makassar juga turun hujan sehingga bisa lebih mempercepat proses penyelesaian pemadaman bergilir ini,” katanya.

Dalam RDP tersebut, kapasitas sistem kelistrikan yang hilang akibat gangguan disebut mencapai sekitar 2.900 megawatt. Untuk wilayah Makassar, kebutuhan listrik disebut lebih dari 500 megawatt.

Kadir berharap seluruh langkah pemulihan yang disampaikan PLN segera direalisasikan sehingga pemadaman bergilir tidak terus membebani masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.(*)