BARRU — Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., memimpin Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).

Kegiatan ini merupakan rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

Dalam arahannya, Abustan menekankan pentingnya peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memperkuat inovasi, kreativitas, dan kolaborasi dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.

“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.

Ia meminta jajaran pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga membangun sistem pengelolaan pendapatan yang efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Abustan mendorong penggunaan transaksi elektronik semakin diperluas, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Ia meminta Bapenda bersama perangkat daerah terkait terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun aparatur mengenai pemanfaatan transaksi digital, termasuk melalui QRIS.

“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam evaluasi capaian PAD, pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 tercatat mencapai 45,72 persen. Sementara retribusi jasa umum berada pada kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu telah mencapai sekitar 50 persen.

Abustan meminta seluruh capaian tersebut terus didorong melalui langkah strategis dan terukur, mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir.

Khusus PBB-P2, ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Menurutnya, pendekatan persuasif dan pelayanan yang baik menjadi kunci dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh peserta rapat menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal digital.

Pada sektor kesehatan, Abustan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk melalui optimalisasi pembayaran non-tunai.

Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga dinilai penting agar mampu memberikan layanan pengujian sesuai kebutuhan dan potensi komoditas daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan produk unggulan Kabupaten Barru.

Di sektor perhubungan, Abustan mendorong pemetaan dan pengkajian kembali berbagai potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, serta pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD secara optimal dan berkelanjutan.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu bidang yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Berbagai objek wisata di Kabupaten Barru diharapkan dapat dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan pelayanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Abustan menyebut pola pengelolaan yang lebih profesional, termasuk kemungkinan penerapan pola BLUD pada objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Lebih jauh, Abustan menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, serta pengelola retribusi memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian utama dalam setiap upaya peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, proses pemungutan pajak dan retribusi perlu dilakukan secara humanis, komunikatif, dan memberikan kemudahan.

“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.

Menutup arahannya, Abustan mengajak seluruh jajaran menjadikan evaluasi Triwulan II sebagai bahan perbaikan dan penguatan langkah ke depan.

Ia berharap melalui kolaborasi seluruh pihak, optimalisasi PAD dan PBB-P2 dapat terus ditingkatkan sehingga semakin memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.

“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.(*)