MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan program pembangunan melalui skema Multi Years (MYP) tahap II dengan nilai sekitar Rp4 triliun.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, program multi-year tersebut dilanjutkan karena masih terdapat sejumlah kabupaten yang belum tersentuh pembangunan, khususnya dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.

Menurut Andi Sudirman, keberlanjutan program multi-year menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau daerah yang masih membutuhkan peningkatan konektivitas.

“Program multiyears disusun dengan mempertimbangkan ruang fiskal daerah. Pemerintah telah menghitung kemampuan keuangan Sulsel agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan,” katanya. Rabu (26/8).

“Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan selama 12 bulan, diselesaikan selama 12 bulan, itu kita single-year-kan,”ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi A. Wawo menjelaskan, multiyears tahap II mencakup 11 sektor dengan sejumlah kegiatan yang menggunakan skema multi-year maupun single-year.

Menurutnya, nilai sekitar Rp4 triliun untuk tahap II telah multiyears dan 1 triliun untuk single years telah dihitung berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Kewajiban pembayaran utang yang ada juga telah diperhitungkan dalam perencanaan.

“Ruang fiskalnya kita, kemudian kita coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan multiyears tahap dua,” ujarnya.

Fauzi menyebut tahap II akan menyasar wilayah yang belum terakomodasi dalam tahap pertama. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Luwu Raya, Toraja dan Selayar.

“Semua kabupaten kota yang tidak ter-cover di tahap pertama kita masukkan di multiyears yang kedua,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Multiyears tahap II juga mencakup sejumlah kegiatan seperti bedah rumah dan dukungan terhadap UMKM.

Fauzi mengatakan pembahasan tahap II berlangsung cukup panjang di Badan Anggaran DPRD Sulsel. Tim pakar turut dilibatkan untuk mengkaji kemampuan fiskal daerah dan memastikan program tersebut tidak membebani kondisi keuangan Sulsel.

“Dinamika di Banggar ini sangat panjang karena banyak sekali tim pakar yang harus kita undang untuk membedah ini, melihat kesanggupan keuangan fiskal kita untuk multiyears yang kedua,” katanya.

Ia memastikan pelaksanaan program tahap II tidak menggeser anggaran mandatory untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Untuk kesehatan dan pendidikan tetap. Mandatory itu tetap di anggarannya,” tegas Fauzi.

Dengan tahap II senilai sekitar Rp4 triliun, Pemprov Sulsel dan DPRD berharap pembangunan infrastruktur dapat semakin merata, terutama perbaikan jalan di kabupaten yang sebelumnya belum mendapatkan porsi pembangunan melalui program multiyears tahap pertama.(*)