TORAJA, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Firmina Tallulembang, melaksanakan kegiatan pengawasan APBD sekaligus berbaur bersama masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 21-23 Agustus di Toraja.

Kegiatan pengawasan tersebut dirangkaikan dengan berbagai perlombaan khas perayaan HUT RI, seperti lomba lari karung, permainan balon, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Menurut Firmina, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membangun kebersamaan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Dalam kegiatan pengawasan ini, kami juga bersama-sama dengan masyarakat. Jadi selain menjalankan tugas pengawasan, kami ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan dengan berbagai lomba. Ada lomba lari karung, permainan balon, dan berbagai kegiatan lainnya. Ini menjadi momen kebersamaan karena hanya dilaksanakan setahun sekali,” ujar Firmina.

Di sela kegiatan, Firmina juga menerima aspirasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih terdapat sekolah yang membutuhkan penyelesaian pagar, paving block, serta fasilitas air bersih.

Ia menyoroti persoalan ketersediaan air di sekolah, terutama saat musim kemarau. Menurutnya, fasilitas pompa air maupun sumur bor diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar siswa dan sekolah dapat terpenuhi.

“Masih banyak sekolah yang membutuhkan tambahan sarana, seperti penyelesaian pagar, paving block, hingga fasilitas air bersih. Apalagi sekarang musim kemarau, ada sekolah yang kesulitan mendapatkan air. Padahal air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan toilet dan aktivitas siswa,” jelasnya.

Firmina mengatakan, aspirasi tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan fasilitas pompa air atau sumur bor.

“Kami akan mendorong agar sekolah-sekolah yang membutuhkan dapat diberikan bantuan pompa air atau sumur bor melalui program pemerintah provinsi. Ini nantinya akan kami sampaikan dan perjuangkan dalam pembahasan bersama Banggar,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan APBD tidak hanya dilakukan melalui forum resmi, tetapi juga dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Melalui kegiatan tersebut, Firmina berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus diperjuangkan dalam penganggaran pemerintah daerah agar manfaat APBD semakin tepat sasaran.(*)