MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan, Fauzi A. Wawo dari fraksi PKB, melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Pa’batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi Fauzi untuk menyampaikan program pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan di wilayah Pa’batang.

Fauzi menegaskan, fungsi pengawasan DPRD harus memastikan program dan anggaran APBD benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengakui, meningkatnya jumlah konstituen membuat dirinya harus membagi waktu dalam melakukan kunjungan ke berbagai wilayah.

“Kalau 2019 sampai 2024 saya lebih bisa, setiap dua bulan atau tiga bulan saya muncul lagi. Kalau sekarang agak repot karena yang mau diurus agak banyak, sehingga harus dibagi-bagi,” ujar Fauzi.

Meski demikian, dirinya memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap berjalan melalui jaringan pengurus PKB di wilayah masing-masing.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.

“Ini namanya pakta integritas. Kalau kami tidak mengurusi konstituen kami, kami bersedia diganti. Apa-apa saja yang kami keluarkan dari mulut kami, insyaallah pasti kami berusaha untuk laksanakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menyampaikan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya rumah jabatan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian, majelis taklim maupun kegiatan masyarakat lainnya.

Fauzi yang juga ketua PKB Kota Makassar, menyampaikan keberadaan enam unit ambulans PKB Kota Makassar yang dapat digunakan masyarakat yang membutuhkan, baik untuk mengantar dan menjemput pasien maupun mengantar jenazah ke tempat pemakaman.

“Enam ambulans itu diperuntukkan untuk konstituen atau keluarga konstituen yang membutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, PKB akan melakukan pendataan kembali terhadap konstituen yang memberikan dukungan kepada PKB, baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat. Pendataan tersebut akan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bagian dari pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Fauzi mengatakan, KTA tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan UMKM.

Di bidang pendidikan keagamaan, Fauzi menyampaikan program bantuan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang rutin disalurkan pada salah satu Jumat setiap bulan.

Bantuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan TPA, seperti kipas angin, mikrofon, mushaf Al-Qur’an, bangku maupun karpet.

“Kalau kita punya TPA, tulis saja kebutuhannya. Tidak perlu pakai proposal. Bisa disampaikan kepada pengurus, nanti diteruskan ke DPD,” ujarnya.

Selain TPA, PKB juga menyiapkan bantuan untuk Posyandu, seperti timbangan, kipas angin, kursi dan meja yang menunjang kegiatan pelayanan masyarakat.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, Ketua RT 01/RW 02 menyampaikan sejumlah kebutuhan masyarakat. Warga meminta dukungan pemasangan CCTV di wilayah Kakatua 2 karena kawasan tersebut memiliki beberapa akses jalan yang ramai dilalui masyarakat.

Warga juga mengeluhkan kondisi drainase yang dinilai mengganggu dan berharap mendapat perhatian pemerintah kota.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Baharuddin , mengatakan pihaknya bersama pemerintah kelurahan akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Makmur menyebut, persoalan sampah juga menjadi salah satu perhatian. Ia mengatakan pihaknya telah memfasilitasi sejumlah kelurahan dengan sarana penanganan sampah, meski bantuan tersebut belum diberikan di Kelurahan Pa’batang.

“Kami akan upayakan. Saya bersama pemerintah kelurahan akan mengidentifikasi. Salah satu model yang kami turunkan adalah membantu beberapa kelurahan, meskipun di Pa’batang ini belum kami lakukan,” ujar Makmur.

Untuk sementara, pihaknya akan mengupayakan fasilitas penampungan sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Untuk sementara kami fasilitasi dulu penampungan sampah yang kira-kira bisa digunakan,” katanya.

Sementara terkait kebutuhan CCTV dan drainase, Makmur memastikan pihaknya akan berupaya mendorong penanganannya bersama pemerintah kota.

“Soal CCTV dan drainase, insyaallah kita coba upayakan. Kalau bisa hari ini juga kita kirimkan koordinatnya supaya langsung saya teruskan kepada Diskominfo,” jelasnya.

Makmur berharap pemerintah kelurahan dapat membantu mengidentifikasi dan mendokumentasikan titik-titik yang membutuhkan penanganan, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran.(*)