MAKASSAR,LINGKARNEWS CO.ID– Sales Area Manager Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga, Rainier Axel Gultom, membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan meningkatnya konsumsi BBM dan LPG subsidi di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Rainier dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama PT Pertamina Patra Niaga, Polda Sulsel dan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan distribusi BBM dan LPG subsidi, di kantor Bina Marga Pettarani, Selasa (18/8) .

Menurut Rainier, permintaan solar subsidi atau solar PSO meningkat sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan periode sebelum Juni 2026.

Peningkatan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya aktivitas angkutan logistik, musim liburan, peningkatan konsumsi di kawasan desa wisata hingga musim panen di Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.

Pertamina juga menemukan adanya pengisian BBM subsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu, terutama kendaraan yang melintas antarkota dan antarprovinsi.

Rainier mengungkapkan, terdapat kendaraan dari Makassar yang bahkan mengumpulkan BBM hingga sekitar 1.000 liter untuk kebutuhan perjalanan menuju wilayah Bitung.

“Bahkan dari wilayah Makassar bisa sampai ke wilayah Bitung, itu mereka mengumpulkan 1.000 liter untuk konsumsi perjalanannya,” ungkap Rainier.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang mendorong aktivitas penimbunan atau hoarding di sejumlah wilayah.

Pertamina menemukan adanya oknum yang menjual kembali BBM subsidi dengan harga yang disebut bisa mendekati empat kali lipat dari harga BBM subsidi.

Sementara untuk LPG 3 kilogram, Rainier mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak April hingga Agustus 2026.

Sejumlah faktor turut memengaruhi peningkatan konsumsi, antara lain momentum Idul Fitri, Idul Adha, kepulangan jemaah haji serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama musim liburan.

Pertamina mencatat peningkatan konsumsi LPG pada periode tersebut mencapai sekitar 5 persen.

Selain itu, kenaikan harga LPG nonsubsidi pada April 2026 sekitar 20 persen turut menyebabkan pergeseran konsumen. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan LPG nonsubsidi beralih menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi.

Faktor lain yang cukup signifikan adalah meningkatnya penggunaan LPG 3 kilogram oleh petani untuk kebutuhan pompa air, terutama di Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.

Petani memilih menggunakan LPG 3 kilogram sebagai alternatif BBM karena dinilai lebih murah dan efisien untuk mengoperasikan pompa air.

Rainier mengatakan dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, baru 13 kabupaten yang mendapatkan bantuan paket konversi dari Kementerian ESDM. Namun, banyak petani juga melakukan konversi secara mandiri di luar daerah penerima bantuan.

Kondisi tersebut ikut memberikan tekanan terhadap alokasi LPG 3 kilogram yang selama ini diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Menanggapi paparan Pertamina, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menilai persoalan antrean dan kelangkaan BBM maupun LPG subsidi membutuhkan langkah konkret dan pengawasan yang lebih kuat.

Kadir merumuskan tiga poin utama hasil RDP. Pertama, memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan melibatkan Pertamina, aparat penegak hukum dan stakeholder terkait.

Kedua, melakukan penertiban tata kelola rekomendasi BBM subsidi bagi petani dan nelayan agar alokasi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak membuka celah penyalahgunaan.

Ketiga, Kadir mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Sulsel untuk mengusulkan tambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat, termasuk BPH Migas dan kementerian terkait.

Menurut Kadir, persoalan distribusi BBM dan LPG subsidi tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengawasan dan penindakan. Penyesuaian kuota juga diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan masyarakat.

“Meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas dan kementerian terkait,” tegas Kadir.

Kadir berharap hasil RDP tersebut dapat segera ditindaklanjuti bersama agar antrean, kelangkaan dan penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan dapat ditekan.(*)