MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Ahmad Fauzan Guntur dari FraksiPPP, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Hal tersebut disampaikan Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga, Polda Sulsel dan Dinas ESDM Sulsel terkait persoalan distribusi BBM dan LPG subsidi di Sulawesi Selatan. Selasa (18/8) di Kantor Bina Marga Pettarani Makassar.

Menurut Fauzan, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mengusulkan kebutuhan kuota BBM subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Usulan tersebut harus disusun berdasarkan realisasi penyaluran serta kebutuhan BBM subsidi pada tahun berjalan terus bertambah kebutuhan masyarakat.

“Pertamina sebagai operator, kita sebagai pengusul melalui Dinas ESDM,” jelasnya.

Ia menilai, apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat, maka pemerintah perlu memastikan kuota yang diusulkan mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Penambahan kuota menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kekurangan pasokan dan menekan persoalan antrean BBM subsidi di sejumlah wilayah.

Selain mendorong penambahan kuota, Fauzan meminta penertiban penerbitan rekomendasi BBM subsidi bagi petani dan nelayan. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi sehingga penerbitannya harus benar-benar sesuai kebutuhan riil.

Fauzan juga meminta tata kelola penerbitan rekomendasi di tingkat kabupaten hingga desa dievaluasi agar jumlah alokasi yang diberikan tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan penerima.

Ia mencontohkan adanya rekomendasi BBM untuk kapal nelayan yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas kapal dan kebutuhan sebenarnya.

“Kapalnya sekian GT, alokasinya dua KL. Itu kan tidak masuk akal. Berapa jumlah alokasi yang dia punya dengan berapa jumlah kapal,” ungkapnya.

Tambahnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada SPBU. Sebab, ketika petani atau nelayan telah memiliki rekomendasi dan barcode resmi, SPBU pada dasarnya wajib melayani sesuai kuota yang tercantum.

“SPBU serba salah. Kalau sudah ada rekomendasi dan sudah jadi barcode, SPBU tidak bisa tidak melayani,” katanya.

Karena itu, dirinya mendorong pengawasan terhadap dinas-dinas di tingkat kabupaten yang menerbitkan rekomendasi. Ia juga menyoroti kemungkinan penerbitan rekomendasi oleh pemerintah desa yang perlu ditata agar tidak terjadi pemberian alokasi secara berlebihan.

Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari tata kelola pemberian rekomendasi sehingga kuota BBM subsidi yang diterima petani dan nelayan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil.

Selain BBM, Fauzan turut menyoroti persoalan harga LPG 3 kilogram di tingkat masyarakat.

Ia menilai pangkalan pada umumnya tidak berani menjual LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena terdapat mekanisme pengawasan dan sanksi dari agen. Namun, persoalan harga justru banyak terjadi di tingkat pengecer.

“Kalau di tingkat pangkalan tidak ada yang berani menjual di atas HET. Tapi lonjakan harga ada di pengecer,” ujarnya.

Karena itu, Fauzan meminta pemerintah daerah bersama Pertamina memperkuat pengawasan distribusi LPG hingga tingkat pengecer, termasuk melakukan pengendalian harga di tingkat kabupaten.

Terkait kuota solar subsidi, Fauzan kembali menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemprov Sulsel, Dinas ESDM, Pertamina, BPH Migas dan aparat penegak hukum. Menurutnya, usulan kuota harus berbasis data dan realisasi penyaluran agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Ia berharap pembenahan tata kelola rekomendasi, pengawasan LPG dan penetapan kuota BBM subsidi dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Yang paling penting bagaimana subsidi ini tepat sasaran, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan persoalan antrean maupun kelangkaan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan bisa ditekan,” pungkasnya.(*)