MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Salman Alfariz Karsa Sukardi melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Salman untuk menyerap langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, fasilitas umum, Posyandu, drainase, hingga kehidupan sosial dan kerukunan antarumat beragama.

Dalam kesempatan tersebut, Salman menyampaikan kabar baik kepada warga terkait perjuangannya mendorong perbaikan jalan di kawasan BTP dan sekitarnya.

Ia mengatakan, sejak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dua tahun lalu, dirinya telah berkomitmen memperjuangkan perbaikan jalan di BTP sebagai warga asli wilayah tersebut.

“Dua tahun lalu ketika saya berkeliling berkampanye sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai warga asli BTP saya berjanji kepada kita semua, ketika saya terpilih, insyaallah jalanan BTP akan segera diperbaiki,” ujar Salman.

Menurutnya, anggaran untuk perbaikan jalan tersebut telah tersedia dan pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari arah Moncongloe, kemudian masuk ke poros BTP hingga pintu gerbang BTP.

Selain jalan, Salman menyebut penanganan irigasi juga akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan, perjuangan tersebut dilakukan setelah banyak laporan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak, bahkan menyebabkan sejumlah pengendara terjatuh.

“Banyak sekali laporan yang masuk kepada kami. Banyak sekali korban yang jatuh dari motor akibat kondisi jalan tersebut. Karena itu kami memperjuangkan bagaimana supaya ada anggaran yang masuk untuk pengerjaan Jalan Poros Tamalanrea Raya,” katanya.

Sementara itu, warga Buntusu, Hasanuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan pengawasan APBD merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan konsolidasi antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Hasanuddin meminta perhatian terhadap pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang berada di lingkungan warga. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu ditata, diperbaiki dan dikembalikan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga mengusulkan peningkatan fasilitas Posyandu yang dinilai menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat di tingkat RW, bukan hanya pelayanan kesehatan.

“Bagaimana fasum ini bisa diberdayakan, dimanfaatkan dan diperbaiki sehingga bisa digunakan untuk umum. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi bagaimana fasilitas ini bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi warga,” ujarnya.

Hasanuddin juga menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama. Ia meminta setiap persoalan terkait pendirian tempat ibadah tetap diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sepihak.

Menanggapi aspirasi tersebut, Salman menyatakan siap membantu memfasilitasi kebutuhan Posyandu melalui berbagai sumber dukungan, termasuk CSR.

Ia menjelaskan, sebelumnya dirinya pernah menjadi perantara antara warga Blok GH Buntusu dengan PT Bangsur Sanbar untuk bantuan pembangunan Posyandu. Bantuan tersebut berasal dari perusahaan, sementara dirinya berperan menjembatani komunikasi.

“Kalau memang kita mau melakukan swadaya masyarakat untuk pembangunan lantai cor di sini, insyaallah saya siap untuk berkontribusi. Ketika warga RW 13 sudah mau mulai mengerjakan, apakah dibuat lantai cor, paving block atau fasilitas lainnya, kabari kami,” kata Salman.

Dalam kesempatan yang sama, Salman juga memberikan bantuan secara pribadi kepada Majelis Taklim untuk mendukung pembangunan masjid di wilayah tersebut.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan serta pembangunan sarana ibadah yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Salman menyampaikan, meskipun bantuan tersebut diberikan secara pribadi dan jumlahnya terbatas, diharapkan dapat membantu proses pembangunan masjid.

Ia juga mendorong masyarakat untuk tetap mengajukan proposal bantuan melalui mekanisme Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk melalui Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Walaupun bantuan pribadi saya tidak besar, insyaallah mudah-mudahan bisa membantu. Untuk pengajuan melalui Biro Kesra, nanti kita komunikasikan dengan tim dan kita lihat alurnya sesuai aturan,” katanya.

Salman juga menyatakan dukungannya terhadap pentingnya toleransi antarumat beragama. Menurutnya, toleransi harus tumbuh dari kesadaran masyarakat dan tidak semata-mata bergantung pada kehadiran pemerintah.

“Toleransi itu sangat penting. Bagaimana kita memberikan keterbukaan kepada umat beragama lain yang berbeda dengan kita. Rasulullah juga telah mengajarkan bagaimana kita hidup berdampingan dan bertoleransi dengan umat beragama lain,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, warga lainnya turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Tamalanrea. Warga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai rencana fasilitas pengolahan sampah serta implementasi kebijakan pemilahan sampah.

Warga berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan TPS 3R dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Menurut warga, masyarakat telah memiliki inisiatif untuk mengolah sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Namun, keterbatasan sarana menjadi salah satu kendala.

Warga juga mengeluhkan belum terealisasinya bantuan sarana seperti komposter dan tempat sampah terpilah, meskipun pengajuan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

“Jangan biarkan masyarakat untuk membeli tempat sampah sendiri. Kalau tiga jenis tempat sampah, biayanya bisa mencapai sekitar satu juta rupiah. Tidak mungkin semuanya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain sampah, persoalan banjir dan drainase di kawasan BTP juga menjadi perhatian warga. Warga menilai sejumlah pembangunan perlu memperhatikan kajian lingkungan dan kondisi drainase yang ada.

“Masyarakat meminta A, tetapi yang turun B. Itu fakta. B yang turun juga tidak ada kajian lingkungan, sehingga banjir di BTP semakin mengkhawatirkan. Yang paling urgent bagaimana pengelolaan drainase,” katanya.

Warga bahkan menyatakan siap ikut mengawal pelaksanaan proyek-proyek APBD agar pembangunan yang dilakukan pemerintah memperhatikan aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi persoalan pengelolaan sampah, Salman menyatakan siap membantu menjembatani masyarakat dengan perusahaan melalui program CSR.

Ia menyarankan agar masyarakat kembali mengajukan proposal untuk pembangunan atau renovasi bank sampah. Dukungan material juga akan diupayakan melalui perusahaan yang menjadi mitra, termasuk PT Semen Tonasa.

“Insyaallah mulai 1 Januari 2027 silakan kita ajukan untuk pembangunan atau renovasi unit bank sampah di wilayah kita. Kalau membutuhkan semen atau material lainnya, kami juga bisa membantu menghubungkan dengan PT Semen Tonasa,” ujarnya.

Salman juga menjelaskan terkait fasilitas pengolahan sampah yang dipertanyakan warga. Menurutnya, program tersebut tidak bersumber dari APBD Kota Makassar maupun APBD Provinsi Sulawesi Selatan, melainkan menggunakan APBN dari pemerintah pusat.

Ia mengakui sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Hal tersebut, menurutnya, penting agar masyarakat memahami kebijakan dan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap lingkungan mereka.

Salman menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perjuangan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia berharap kegiatan pengawasan APBD tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait sehingga kebutuhan masyarakat dapat benar-benar mendapatkan solusi.(*)