MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Persoalan tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur mendapat perhatian serius dari Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi yang membidangi sektor perekonomian dan pertanian itu memastikan aspirasi para peternak akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Peternakan, Dinas TPHP serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membahas secara menyeluruh persoalan yang dihadapi peternak.

“Kita tindaklanjuti, gelar RDP dulu, panggil dinas terkait, Dinas Peternakan, Dinas TPHP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nanti kita lihat seperti apa permasalahan yang sebetulnya,” kata Zulfikar.

Menurutnya, apabila persoalan tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat, Komisi B DPRD Sulsel siap meneruskan aspirasi tersebut ke Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan peternakan.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, menegaskan persoalan yang disampaikan peternak merupakan aspirasi yang harus diperjuangkan bersama oleh DPRD.

Menurut Heriwawan, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan regulasi nasional, DPRD Sulsel akan mengawal dan mengomunikasikannya melalui anggota DPR RI asal Sulsel yang berada di Senayan.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sulsel telah memberikan dukungan terhadap tuntutan para peternak.

“Perjuangan bapak ibu sebagai peternak adalah perjuangan kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegas Heriwawan.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Alimuddin, menilai persoalan harga pakan merupakan masalah yang sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan aspirasi terkait tingginya harga pakan dan rendahnya harga telur bukan pertama kali diterima DPRD. Persoalan tersebut, kata dia, berulang setiap tahun dan terus menjadi beban bagi peternak.

“Ini persoalan yang sangat urgen, harus kita tindak lanjuti. Aspirasi peternak ini sudah berulang kali kita terima, bukan cuma sekali. Setiap tahun ada aspirasi peternak, harga pakan selalu naik, sementara harga telur turun,” ujar Alimuddin.

Menurut Alimuddin, tingginya harga pakan juga dipengaruhi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sejumlah bahan baku pakan seperti kedelai, jagung dan bahan lainnya masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Persoalan harga pakan ini memang sangat tergantung dengan bahan baku yang masih impor. Tadi disampaikan teman-teman peternak bahwa harga bahan baku pakan seperti kedelai, jagung dan lain sebagainya itu masih banyak yang diimpor,” katanya.

Karena itu, Alimuddin berharap pemerintah provinsi dapat mencari solusi sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada peternak, khususnya peternak di Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan, apabila menyangkut kebijakan nasional, persoalan tersebut harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Sementara persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi harus segera diselesaikan di daerah.

“Jangan sampai ada kebijakan yang justru merugikan rakyat. Kita akan mengundang pihak-pihak terkait bersama perwakilan peternak untuk mencari solusi terhadap persoalan ini,” tegasnya.

Salah seorang perwakilan peternak, Haji Muhammad Tamrin, mengatakan para peternak datang menyampaikan aspirasi karena kondisi usaha peternakan saat ini semakin berat. Sekitar 20 orang perwakilan peternak ikut menyuarakan persoalan tersebut.

“Kami datang ke sini sebagai peternak. Kami juga mewakili teman-teman peternak. Ada sekitar 20 orang yang menjadi perwakilan,” ujarnya.

Tamrin mengatakan persoalan utama yang mereka soroti adalah harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi telur dan membuat peternak mengalami kerugian.

Ia menyebut harga pokok produksi (HPP) telur saat ini telah berada di kisaran Rp43 ribu hingga Rp54 ribu, sementara harga telur di lapangan belum mampu menutup seluruh biaya produksi.

“Kalau harga pakan tidak naik, sebenarnya harga telur sudah bisa menutup biaya produksi. Tapi karena harga pakan tinggi, kami menanggung kerugian,” katanya.

Kondisi tersebut, kata Tamrin, telah berlangsung sekitar empat bulan. Harga pakan disebut mengalami kenaikan sekitar Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per sak di tingkat pabrik.

Peternak juga mengkhawatirkan kondisi tersebut semakin berat menjelang musim kemarau dan ancaman El Nino. Harga jagung sebagai salah satu bahan baku utama pakan diperkirakan dapat kembali melonjak apabila pasokan dalam negeri tidak mencukupi.

Karena itu, peternak meminta pemerintah membuka keran impor bahan baku pakan ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

“Tujuannya memang bagus untuk memberdayakan petani jagung. Tetapi kalau stok kurang dan harga menjadi mahal, peternak yang akhirnya terbebani. Makanya kami meminta pemerintah membuka keran impor ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi,” jelasnya.

Tamrin juga menyoroti kebijakan impor bahan baku pakan yang menurutnya membuat harga bahan baku semakin mahal dan akhirnya membebani peternak.

Aksi pembagian telur dan ayam kepada masyarakat, lanjutnya, bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan cara peternak menunjukkan kondisi nyata yang mereka hadapi.

“Ini bukan sekadar kekecewaan. Kami ingin memperlihatkan bahwa kondisi peternak hari ini sudah sangat berat. Kami bahkan mulai kesulitan memberikan pakan kepada ayam. Tolong pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak,” tegasnya.

Aksi tersebut turut diikuti perwakilan peternak dari sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Gerakan serupa juga dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

Komisi B DPRD Sulsel memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti pada aksi. RDP bersama OPD terkait akan menjadi langkah awal untuk memetakan persoalan harga pakan, harga telur, ketersediaan bahan baku hingga kebijakan impor.

DPRD Sulsel juga berkomitmen mengawal persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat apabila ditemukan kebijakan nasional yang membutuhkan evaluasi, termasuk berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Sulsel dan Komisi IV DPR RI.(*)