MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, A. Patarai Amir, mengingatkan Dinas Pendidikan Sulsel agar mempercepat realisasi belanja modal tahun anggaran 2026. Ia khawatir lambatnya progres pelaksanaan proyek akan menyebabkan penumpukan tagihan pada akhir tahun, terlebih di tengah pelaksanaan proyek multiyears yang membutuhkan pembiayaan besar.

Dalam rapat evaluasi realisasi anggaran, Patarai Amir menegaskan DPRD tidak mempersoalkan besaran anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan. Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah belum adanya realisasi belanja modal hingga memasuki Agustus 2026.

“Saya tidak meragukan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan bahwa seluruh belanja modal bisa diselesaikan. Tapi persoalannya bukan di situ. Yang kami khawatirkan, jangan sampai seluruh tagihan pekerjaan baru masuk di akhir tahun, sementara kita juga memiliki program multiyears yang nilainya cukup besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan mayoritas pekerjaan di Dinas Pendidikan merupakan pembangunan gedung yang membutuhkan waktu pelaksanaan antara tiga hingga enam bulan. Karena itu, pekerjaan seharusnya sudah mulai berproses sejak awal tahun agar tidak menimbulkan beban pembayaran di penghujung tahun anggaran.

“Kenapa tidak diproses dari awal? Jangan sampai terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak paket pekerjaan akhirnya menjadi utang di akhir tahun. Ini hanya warning bagi Dinas Pendidikan agar penyerapan anggaran bisa segera dipercepat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamudin, menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi belanja modal bukan karena pekerjaan tidak berjalan, melainkan karena sebagian besar paket masih berada dalam tahapan proses tender.

Iqbal mengatakan, pada 2026 Dinas Pendidikan hanya menangani sekitar 20 paket belanja modal dengan nilai sekitar Rp100 miliar, jauh lebih sedikit dibandingkan periode 2022–2025 yang mencapai sekitar 300 paket dengan nilai lebih dari Rp300 miliar.

“Sementara masih berproses tender semua paket kami, sehingga memang realisasi belanja modal belum tercatat. Namun kami optimistis pada akhir triwulan ketiga progres pekerjaan sudah mulai terlihat,” kata Iqbal.

Ia menjelaskan, beberapa paket harus ditender ulang karena proses sebelumnya dibatalkan. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pergeseran lokasi kegiatan setelah sejumlah sekolah yang menjadi sasaran awal memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.

“Ada beberapa sekolah yang mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Karena itu kami mengusulkan pergeseran agar anggaran dialihkan ke sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan program tersebut,” jelasnya.

Iqbal menambahkan, Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan DPRD terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari memprioritaskan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran mandatori. Ia memastikan seluruh paket belanja modal ditargetkan mulai terealisasi pada triwulan ketiga tahun 2026.(*)