MAKASSAR , LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Selatan, Patarai Amir dari Fraksi Golkar, menyoroti rendahnya serapan belanja modal, progres proyek multiyears, serta prognosis APBD Sulsel yang dinilai terlalu optimistis.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat badan anggaran membahas Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 dan Expose terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Patarai mempertanyakan proyeksi pemerintah yang memperkirakan realisasi APBD mencapai Rp10,2 triliun.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan yang ia lakukan, realisasi APBD hingga akhir tahun diperkirakan hanya berada di kisaran Rp9,8 triliun hingga Rp9,9 triliun.

“Kalau saya hitung sesuai prognosis, realisasinya bukan Rp10,2 triliun, tetapi sekitar Rp9,9 triliun. Bahkan mentoknya menurut saya hanya sekitar Rp9,8 triliun,” ujarnya.

Patarai menjelaskan, target pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp10,8 triliun. Namun hingga awal Agustus realisasinya baru sekitar Rp4,3 triliun, sementara prognosis pemerintah hanya memperkirakan pendapatan mencapai Rp5,6 triliun.

“Artinya, terdapat potensi kekurangan pendapatan sekitar Rp700 miliar dari target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak menambah beban anggaran apabila target pendapatan tidak tercapai.

Selain mengkritisi prognosis pendapatan, Patarai juga menyoroti minimnya realisasi belanja modal di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dari pagu belanja modal sekitar Rp183 miliar, hingga awal Agustus belum terdapat realisasi sama sekali.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena sebagian besar belanja modal merupakan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu pelaksanaan cukup panjang,” ujarnya.

Ia menegaskan, Jika pengerjaannya baru dimulai menjelang akhir tahun, dikhawatirkan target penyelesaian proyek tidak akan optimal.

Sorotan serupa juga diarahkan kepada Dinas Kesehatan. Dari pagu belanja modal sekitar Rp275 miliar, realisasinya disebut masih nol persen. Padahal, rumah sakit diharapkan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan.

“Realisasi penerimaan dari sektor retribusi rumah sakit masih jauh dari target sehingga perlu langkah percepatan agar mampu menopang pendapatan daerah,” ucapnya

Di sisi lain, Patarai meminta penjelasan terkait progres proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air. Dari pagu anggaran sekitar Rp820 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp1,3 miliar atau 0,17 persen.

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh penjelasan mengenai perkembangan fisik proyek serta estimasi serapan anggaran hingga akhir tahun.

Hal serupa juga menjadi perhatian di Dinas Bina Marga yang realisasi anggarannya baru sekitar 12 persen. Sementara pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, belanja modal baru terealisasi sekitar Rp5 miliar dari pagu Rp212 miliar atau sekitar 2,7 persen.

“Ppenjelasan Provinsi dalam hal ini OPD terkait harus memberikan penjelasan atas lambannya serapan anggaran, terutama pada proyek-proyek strategis yang menggunakan skema multiyears,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun karena berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan serta menyulitkan pengelolaan keuangan daerah.(*)