MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Ribuan relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulsel, Rabu (24/6/2026).

Relawan yang didominasi perempuan dan ibu rumah tangga itu menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan karena telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga, khususnya para janda dan emak-emak yang bekerja di dapur SPPG.

Sebagian besar peserta aksi merupakan pekerja dapur yang bertugas sebagai juru masak, petugas pencuci ompreng, hingga tenaga pendukung lainnya. Namun, saat ini mereka terancam kehilangan pekerjaan lantaran sejumlah dapur mengalami penghentian sementara operasional atau suspend.

“Saya dari dapur di Antang. Dapur kami pernah disuspend, tetapi seluruh perbaikan sudah dilakukan sesuai aturan Badan Gizi Nasional. Namun sampai sekarang sudah dua bulan belum juga beroperasi kembali. Kami hidup dari dapur SPPG ini,” ujar salah seorang peserta aksi.

Akibat tidak beroperasinya dapur tersebut, sekitar 2.500 siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di wilayah layanan dapur tidak lagi menerima manfaat program MBG.

Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Bersatu, Zulkifli Tahir, dalam orasinya meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainnya seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Aspirasi para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, didampingi anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, Salman Karsa.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Rachmatika Dewi menyatakan sependapat dengan tuntutan massa agar program MBG tetap dilanjutkan.

“Apalagi saya lihat tadi pada spanduk yang dibawa peserta aksi, program MBG ini menjadi sumber penghasilan bagi para janda dan ibu-ibu pekerja dapur. Kita akan teruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat bahwa program MBG mesti dilanjutkan dengan berbagai evaluasi,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Ketua DPRD Sulsel juga membubuhkan tanda tangan pada pernyataan sikap yang diserahkan pengunjuk rasa sebagai bentuk persetujuan agar program MBG tetap berjalan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut tetap perlu dievaluasi agar lebih efektif, efisien, serta benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.(*)