MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKB, Fadilah Fahriana, meminta Dinas Sosial memperbaiki dan memperkuat validasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Fadilah dalam rapat kerja pembahasan anggaran tahun 2027 bersama mitra kerja, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Fadilah menyoroti masih adanya masyarakat kurang mampu yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan akibat ketidaksesuaian data administrasi, termasuk pengelompokan desil kesejahteraan.
Ia mencontohkan temuan di Kabupaten Takalar. Menurutnya, ada warga yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, tetapi justru berpotensi masuk kategori desil lebih tinggi karena adanya data kepemilikan kendaraan atau aktivitas ekonomi yang tercatat atas nama mereka.
“Kadang masyarakat yang kita maksud itu, misalnya ada cicilan, punya motor. Biasa namanya juga dipakai orang. Kadang tidak tahu apa-apa, ternyata KTP-nya dipakai. Itu yang pernah saya dapatkan,” ungkap Fadilah.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendataan penerima bantuan tidak cukup hanya mengandalkan data administrasi. Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi langsung dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
Selain persoalan bansos, Fadilah juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya mendapatkan bantuan iuran gratis, tetapi kemudian tidak aktif.
Ia berharap masyarakat yang membutuhkan, terutama ketika mengalami sakit, tetap mendapatkan pendampingan agar bisa kembali mengakses layanan kesehatan.
“Kalau BPJS-nya yang dulunya gratis, kalau tidak aktif kan kita bisa bantu. Jadi kalau memang lagi sakit masyarakat harus dibantu,” tuturnya.
Fadilah juga mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih objektif dan tidak mengabaikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia berharap perbaikan data tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027, sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.(*)


Leave a Reply