MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadel Tauphan Ansar, menyoroti minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel di tengah capaian investasi yang mencapai sekitar Rp15,7 triliun hingga triwulan III 2026.
Fadel yang juga ketua fraksi Gerindra, mendorong DPMPTSP Sulsel memperkuat fungsi pengawasan investasi sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset milik pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Fadel usai rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun Anggaran 2027 bersama Kepala DPMPTSP Sulsel, Asrul, Rabu (11/11/2026).
Fadel mengatakan, secara umum tidak ada persoalan berarti dalam pembahasan RKA DPMPTSP 2027. Namun, Komisi C memberikan perhatian khusus terhadap capaian investasi yang masuk ke Sulawesi Selatan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Ia mengapresiasi realisasi investasi Sulsel hingga triwulan III 2026 yang mencapai sekitar Rp15,7 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan DPMPTSP telah menjalankan salah satu fungsi penting dalam mendorong masuknya investasi ke daerah.
“Fungsi dan tupoksi PTSP bukan cuma perizinan, tetapi bagaimana caranya memasukkan investasi ke Sulawesi Selatan. Ini yang kami apresiasi karena sampai triwulan ketiga 2026 investasi yang masuk sudah sekitar Rp15,7 triliun,” ujar Fadel.
Meski demikian, ia menilai besarnya investasi yang masuk belum sebanding dengan kontribusi PAD yang dihasilkan DPMPTSP.
Fadel mengungkapkan, target PAD DPMPTSP pada 2026 hanya sekitar Rp90 juta yang bersumber dari penyewaan lahan untuk kantor ATM. Sementara pada 2027, target tersebut hanya meningkat menjadi sekitar Rp120 juta.
Kondisi ini menjadi perhatian Komisi C. Sebab, DPMPTSP dinilai memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset maupun pengembangan fungsi pengawasan.
“Kami tadi mengimbau teman-teman PTSP bersama TAPD dan BPKAD agar ke depan DPMPTSP ini bisa lebih dioptimalkan. Jangan hanya memanfaatkan lahan untuk penyewaan ATM, sementara investasi yang masuk ke Sulawesi Selatan mencapai Rp15,7 triliun,” jelasnya.
Selain persoalan PAD, Komisi C juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Fadel, pengawasan sangat penting untuk memastikan kegiatan investasi dan aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan, termasuk mencermati keberadaan usaha-usaha yang diduga beroperasi secara ilegal.
“Kami melihat fungsi pengawasan ini masih kurang karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan. Padahal banyak hal, termasuk aktivitas usaha ilegal, yang perlu dicermati,” katanya.
Karena itu, Fadel meminta anggota Komisi C yang berada di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ikut memperjuangkan penambahan dukungan anggaran bagi DPMPTSP agar fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPMPTSP telah menyurati BPKAD untuk mengidentifikasi aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum dimanfaatkan atau berstatus idle.
Aset tersebut diharapkan dapat dikelola secara produktif sehingga membuka peluang penambahan PAD.
“PTSP juga sudah menyurat ke BPKAD untuk melihat aset-aset Pemprov yang masih idle dan bisa dikelola. Harapannya, aset tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan,” tutupnya.
Fadel berharap DPMPTSP ke depan tidak hanya berfokus pada pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi, tetapi juga mampu memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan potensi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan Sulawesi Selatan.(*)


Leave a Reply