MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mengevaluasi kembali target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang dipatok sebesar Rp10,889 triliun.
Target tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026. Namun, Komisi C mempertanyakan optimisme Bapenda dalam merealisasikan target tersebut di tengah capaian pendapatan daerah yang hingga 10 November 2026 masih berada pada kisaran 70 persen.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Salman Alfariz Karsa Sukardi dari trakkk usai rapat pembahasan APBD 2027 bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Salman mengatakan, pihaknya meminta Bapenda menghitung kembali target pendapatan yang telah ditetapkan. Jika target Rp10,889 triliun tetap dipertahankan, Bapenda harus menyiapkan strategi yang lebih kuat dan terukur.
“Kami meminta kepada Bapenda untuk menghitung ulang target pendapatannya. Kalaupun pada akhirnya ditetapkan di angka Rp10,889 triliun, kami mendorong agar Bapenda lebih memperkuat strategi dalam mencapai target tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, target pendapatan yang tidak tercapai dapat berdampak terhadap sejumlah sektor, termasuk pemberian insentif bagi pegawai di 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di Sulawesi Selatan.
“Kalau target tidak tercapai, teman-teman kita yang ada di UPT Samsat tentu akan terdampak karena mereka tidak mendapatkan insentif. Padahal, insentif merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh pegawai Samsat,” jelasnya.
Selain itu, tidak tercapainya target pendapatan juga berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program strategis Gubernur Sulsel yang telah dirancang untuk tahun anggaran 2027. Bahkan, kondisi tersebut bisa berdampak terhadap kemampuan keuangan pemerintah provinsi.
Dalam rapat tersebut, Komisi C juga menyoroti keluhan masyarakat terkait besaran pajak kendaraan bermotor, khususnya mobil yang telah berusia lebih dari 10 tahun.
Salman mengungkapkan, sejumlah masyarakat menilai pengenaan pajak kendaraan tua kurang adil karena nilai pajaknya dianggap masih sama seperti saat kendaraan tersebut pertama kali dibeli dalam kondisi baru.
“Kami mendapatkan masukan dari masyarakat bahwa pajak mobil-mobil tua, khususnya kendaraan tahun 2015 ke bawah, masih cukup tinggi. Padahal kendaraan tersebut sudah mengalami penyusutan, tetapi nilai pajaknya masih dianggap sama seperti ketika pertama kali membeli kendaraan baru,” ungkapnya.
Ia meminta Bapenda mengevaluasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), terutama untuk kendaraan yang telah berusia di atas 10 tahun.
Menurut Salman, berdasarkan hasil konsultasi Komisi C dengan Kementerian Dalam Negeri, penetapan NJKB kendaraan baru menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara penyesuaian NJKB kendaraan pada tahun-tahun berikutnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Karena itu, kami mendorong Bapenda untuk mengevaluasi NJKB, terutama kendaraan yang sudah berumur di atas 10 tahun. Ini penting agar masyarakat merasa ada keadilan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Komisi C juga mengingatkan agar belanja daerah yang direncanakan dalam APBD 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak terhadap pencapaian target pendapatan.
Salman turut menyoroti proyeksi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diperkirakan meningkat sekitar 40 persen.
Proyeksi tersebut didasarkan pada koordinasi Bapenda dengan asosiasi dealer yang memperkirakan adanya lonjakan pembelian kendaraan pada 2027.
Namun, Komisi C meminta agar asumsi tersebut dikaji kembali dan didukung data yang terukur sebelum dijadikan dasar penetapan target pendapatan.
“Kami mengkritisi asumsi tersebut karena tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan. Kami meminta Bapenda mengevaluasi kembali angka-angka atau target pendapatan berdasarkan data yang ada, bukan semata-mata asumsi,” tegasnya.
Salman berharap perencanaan pendapatan daerah dalam APBD 2027 disusun secara realistis dan didukung strategi yang terukur agar target yang ditetapkan dapat tercapai tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Selatan.(*)


Leave a Reply