MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, menyoroti penurunan alokasi anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulsel Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Fadel saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap RAPBD Sulsel 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Kamis (5/11/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Gerindra mengapresiasi Gubernur Sulawesi Selatan atas penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung tema pembangunan tahun 2027, yakni akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, Gerindra mengingatkan agar delapan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran, lokasi kegiatan, sasaran penerima manfaat, serta target hasil yang terukur.
Salah satu perhatian utama Gerindra adalah anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang mengalami penurunan dari sekitar Rp319,280 miliar dalam PPAS menjadi Rp249,116 miliar dalam RAPBD 2027.
Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp70,164 miliar.
“Berdasarkan perbandingan dokumen PPAS dan RAPBD, pagu Dinas TPH-Bun turun dari sekitar Rp319,280 miliar menjadi Rp249,116 miliar,” ungkap Fadel dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi Gerindra meminta Gubernur menjelaskan kegiatan apa saja yang mengalami penyesuaian dan bagaimana target peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, serta kesejahteraan petani tetap dapat dicapai.
“Jangan sampai penyesuaian anggaran ini menghambat target peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Menurut Gerindra, kebijakan pembangunan pertanian harus sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil, distribusi, serta keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.
Selain sektor pertanian, Gerindra juga meminta agar prioritas pendidikan, kesehatan, kemandirian desa, pengurangan kemiskinan, transformasi digital, konektivitas transportasi, dan mitigasi bencana dijabarkan dalam program dengan target yang jelas.
Sinergi kebijakan pemerintah provinsi dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto diharapkan terlihat melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan gizi anak, pencegahan stunting, perluasan akses kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.
Soroti Postur dan Kemandirian Fiskal
Dalam pembahasan postur RAPBD 2027, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap kemampuan fiskal daerah.
Rancangan APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp10,890 triliun dan belanja daerah Rp10,751 triliun, dengan surplus sekitar Rp139 miliar yang dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sekitar Rp6,826 triliun, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp4,053 triliun.
Gerindra mendukung penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah.
Namun, pemerintah diminta menjelaskan dasar penetapan target pajak daerah sekitar Rp5,409 triliun, tren target dan realisasi tiga tahun terakhir, strategi penagihan piutang, serta kontribusi masing-masing sumber pendapatan.
Fraksi Gerindra mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan, tetapi melalui perluasan potensi dan perbaikan tata kelola.
Pada sisi belanja, Gerindra turut menyoroti belanja pegawai yang direncanakan sekitar Rp4,244 triliun atau 39,5 persen dari total belanja daerah.
“Kami memahami bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah. Namun, alokasi tersebut harus berdampak pada peningkatan produktivitas aparatur dan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya
Sementara belanja modal direncanakan sekitar Rp2,544 triliun. Pemerintah diminta memastikan alokasi tersebut disertai kejelasan lokasi, volume pekerjaan, penerima manfaat, hingga rencana pemeliharaan aset.
Minta Pemerataan Anggaran Infrastruktur dan Transfer Daerah
Perhatian lainnya adalah belanja transfer kepada 24 kabupaten/kota yang direncanakan sekitar Rp1,654 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas bagi hasil sekitar Rp1,354 triliun dan bantuan keuangan sekitar Rp300 miliar.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan rumus dan rincian alokasi kepada seluruh kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dasar, kapasitas fiskal, kondisi geografis, serta pemerataan pembangunan.
Di sektor infrastruktur, Gerindra mendukung pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Namun, pemerintah diminta menyampaikan daftar ruas jalan prioritas, lokasi, panjang penanganan, kondisi jalan, target kualitas, serta pemerataan manfaat pembangunan antardaerah.
Gerindra juga menyoroti anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sekitar Rp1,556 triliun, dengan kegiatan rekonstruksi jalan sekitar Rp1,417 triliun.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai keberlanjutan kegiatan tahun jamak yang mencantumkan kebutuhan sekitar Rp1,253 triliun pada 2027 dan Rp3,734 triliun pada 2028.
Pemerintah diminta merinci kegiatan, nilai kontrak, kewajiban pembayaran setiap tahun, sumber pendanaan, serta kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi komitmen tersebut tanpa mengurangi ruang anggaran pelayanan dasar pada tahun berikutnya.
Untuk pembangunan rumah sakit dan rehabilitasi irigasi, pemerintah juga diminta memastikan kesiapan operasional, ketersediaan tenaga dan peralatan, lokasi penerima manfaat, serta dampaknya terhadap akses kesehatan dan produktivitas pertanian.
Minta Transparansi Hibah dan Subsidi
Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap belanja hibah dan subsidi dalam RAPBD 2027.
Belanja hibah direncanakan sekitar Rp191,840 miliar, sedangkan subsidi sekitar Rp113,017 miliar.
Pemerintah diminta menyampaikan daftar penerima, besaran anggaran, dasar hukum, kriteria penetapan, tujuan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Secara khusus, Gerindra meminta penjelasan mengenai objek dan penerima manfaat alokasi subsidi sekitar Rp74 miliar yang tercatat pada Sekretariat Daerah.
Terkait pelayanan dasar, Fraksi Gerindra juga mencatat alokasi sekitar Rp105,159 miliar yang teridentifikasi dalam rekapitulasi dukungan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pemerintah diminta menyampaikan pemetaan, capaian, target, kesenjangan layanan, serta alasan apabila terdapat subkegiatan pelayanan dasar yang belum memperoleh alokasi memadai.
Di samping itu, Gerindra meminta penyempurnaan konsistensi dokumen RAPBD, termasuk rujukan peraturan, nomenklatur pemerintahan provinsi, periode data aset, dan penjelasan atas rencana kebijakan terkait.
Pada bagian penutup pandangan fraksi, Gerindra meminta Gubernur Sulawesi Selatan memberikan penjelasan disertai data pendukung atas sejumlah catatan tersebut.
Meski memberikan sejumlah masukan dan pertanyaan, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyatakan siap membahas Ranperda APBD Sulsel Tahun Anggaran 2027 pada tahapan selanjutnya.
“Fraksi Gerindra pada prinsipnya siap membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 pada tahapan selanjutnya. Kami berharap seluruh catatan dan pertanyaan fraksi memperoleh jawaban yang jelas dan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan,” demikian penegasan Fadel dalam pandangan fraksinya.(*)


Leave a Reply