Warga Keluhkan Perubahan Desil, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo Siapkan Pendampingan ke BPS

MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Keluhan warga terkait perubahan desil yang berdampak pada terhentinya penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Minggu (1/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, warga mempertanyakan perubahan data desil keluarga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Padahal, menurut warga, kondisi ekonomi keluarga tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, setelah perubahan desil, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan kesehatan yang sebelumnya diterima justru terhenti.

Menanggapi keluhan tersebut, Fauzi menjelaskan bahwa perubahan desil dapat dipengaruhi sejumlah komponen dalam data keluarga.

Salah satunya adalah keberadaan anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK), termasuk jika di dalamnya terdapat anggota keluarga berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau bekerja sebagai wiraswasta.

Menurut Fauzi, kondisi anggota keluarga yang tercatat dalam satu KK perlu diperhatikan karena pendataan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

Ia juga menyinggung sejumlah aktivitas keuangan, seperti pinjaman online (pinjol) dan kredit kendaraan, sebagai hal yang perlu ditelusuri dalam persoalan perubahan data tersebut.

Fauzi mengatakan, warga yang mengalami perubahan desil perlu mendapatkan pendampingan agar dapat mengetahui penyebab perubahan sekaligus mengupayakan pembaruan data sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.

Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait persoalan tersebut. Dalam koordinasi itu, pihaknya mendapatkan aplikasi dari Kemensos yang dapat digunakan untuk membantu proses perubahan atau pembaruan data desil.

“Kemarin itu ada aplikasi yang diberikan kepada kami di DPRD Provinsi, cara untuk mengubah desil. Nanti aplikasi tersebut akan kami bagikan agar masyarakat bisa terbantu,” jelas Fauzi.

Selain melalui aplikasi dari Kemensos, Fauzi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu warga yang mengalami perubahan data desil.

Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh dibiarkan kebingungan ketika menghadapi persoalan perubahan data yang berimbas pada terhentinya bantuan sosial.

“Kami akan koordinasikan dengan BPS Sulawesi Selatan dan TKSK agar masyarakat yang mengalami perubahan desil bisa mendapatkan pendampingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menyampaikan bahwa dirinya bersama PKB memiliki sekitar 25 ribu KK binaan. Data tersebut menjadi salah satu basis untuk menjangkau masyarakat, mengetahui kebutuhan warga, sekaligus memudahkan komunikasi ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan pendampingan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, pihaknya juga rutin menyalurkan sekitar 400 paket beras setiap bulan kepada masyarakat.

Fauzi berharap keberadaan KK binaan tersebut dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, termasuk dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan warga.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan maupun kebutuhan sosial.

“Kalau ada masalah dengan urusan pemerintahan, sampaikan kepada kami,” kata Fauzi.

Menurutnya, kegiatan pengawasan APBD bukan hanya menjadi ruang untuk menyampaikan program pemerintah, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi.

Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, terutama persoalan perubahan desil yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial.(*)

Leave a Reply