Pengawasan APBD di CPI, Ketua Komisi D Kadir Halid Bakal Panggil Kontraktor untuk Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID— Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, berjanji akan memanggil pihak kontraktor proyek pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal.

Langkah tersebut menyusul aspirasi masyarakat Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang mengeluhkan minimnya kesempatan kerja bagi warga setempat dalam berbagai proyek pembangunan di kawasan CPI.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan pengawasan APBD DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di CPI Wisma Negara, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Minggu (1/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Lurah Maccini Sombala, Fuad Raking Bajing, S.IP., bersama Ketua RW 42, Firman, meminta agar masyarakat setempat mendapat perhatian dan kesempatan lebih besar untuk bekerja dalam proyek-proyek di kawasan CPI.

Fuad mengungkapkan, meskipun kawasan CPI berada di wilayah administrasi Kelurahan Maccini Sombala dan Kelurahan Panambungan, keterlibatan warga Maccini Sombala dalam aktivitas pekerjaan di kawasan tersebut masih sangat minim.

Berdasarkan pemantauan pihak kelurahan, tenaga kerja yang terlibat dalam proyek konstruksi sebagian besar justru berasal dari luar wilayah Maccini Sombala, bahkan banyak yang berasal dari kawasan Nuri.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan dalam kegiatan reses anggota dewan, baik dari provinsi maupun kota, bahwa di kawasan Center Point of Indonesia ini rata-rata bukan warga kami yang bekerja. Padahal, kawasan ini masuk wilayah kelurahan kami,” ungkap Fuad.

Ia mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada proyek konstruksi, tetapi juga pada sejumlah tempat hiburan malam (THM) yang beroperasi di kawasan CPI.

Pihak kelurahan bahkan mengaku telah menyurati sejumlah pengelola agar memberikan kesempatan kepada warga Maccini Sombala untuk bekerja. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut sesuai harapan.

“Kami juga sudah menyurat ke sejumlah THM yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi agar tenaga kerja dari Kelurahan Maccini Sombala bisa dilibatkan. Hanya saja, sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

Fuad berharap pemerintah provinsi, pihak pengelola kawasan, serta kontraktor dapat memberikan perhatian terhadap tenaga kerja lokal. Menurutnya, keberadaan proyek pembangunan dan aktivitas usaha di wilayah tersebut semestinya turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Aspirasi serupa disampaikan Ketua RW 42, Firman. Ia menyebut banyak warga setempat memiliki keterampilan di bidang konstruksi bangunan, pengelasan, kelistrikan, dan pekerjaan teknis lainnya, tetapi belum memperoleh kesempatan bekerja.

Firman bahkan menceritakan pengalamannya yang pernah melamar pekerjaan dengan membawa ijazah dari Jepang, tetapi hingga kini belum mendapatkan panggilan.

Ia berharap warga yang memiliki keahlian dan keterampilan tidak diabaikan dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk proyek-proyek yang berlangsung di wilayah mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kadir Halid mengakui persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal luput dari pengawasannya selama ini.

“Saya sebenarnya luput dari pengawasan saya soal tenaga kerja ini. Waktu kami rapat dengar pendapat, saya lupa menanyakan dari mana tenaga kerjanya,” ungkap Kadir.

Sebagai tindak lanjut, ia berencana memanggil pihak kontraktor pada awal Desember mendatang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, termasuk asal tenaga kerja yang dipekerjakan.

“Nanti akan saya panggil lagi untuk evaluasi. Mungkin awal Desember kami panggil seluruh pekerjanya,” ujarnya.

Kadir menegaskan akan menyampaikan kepada kontraktor agar warga Kelurahan Maccini Sombala mendapat prioritas dalam kesempatan kerja, khususnya untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja lokal.

“Soal tenaga kerja nanti akan saya sampaikan supaya diutamakan warga yang ada di Kelurahan Maccini Sombala, terutama tenaga kerja kasar. Nanti saya sampaikan ke kontraktornya,” tegasnya.

Ia juga meminta agar komunikasi antara masyarakat, khususnya Ketua RW, dengan pihak kontraktor terus dibangun sehingga warga sekitar dapat memperoleh informasi dan kesempatan kerja.

Melalui evaluasi tersebut, diharapkan pembangunan kawasan CPI tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan investasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.(*)

Leave a Reply