MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Rusli Sunali, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel yang hingga Agustus 2026 baru mencapai 11,45 persen.

Hal itu disampaikan Rusli dalam rapat kerja Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas ESDM Sulsel dalam rangka pembahasan anggaran perubahan, Jumat (18/9/2026).

Rusli mengungkapkan, target pendapatan yang ditetapkan mencapai Rp2,2 miliar. Namun, hingga Agustus, realisasinya baru sekitar Rp261 juta.

“Rp2,2 miliar target pendapatan dan realisasi sampai dengan bulan Agustus ini cuma Rp261 juta sekian. Kalau kita persentasekan 11,45 persen. Seharusnya secara rasional itu sudah berada di angka 50 persen lebih,” kata Rusli.

Menurutnya, jika mengacu pada target Rp2,2 miliar, realisasi pendapatan hingga Agustus seharusnya sudah mencapai sedikitnya Rp1,1 miliar.

Rusli menilai target pendapatan harus disusun secara rasional karena berkaitan erat dengan perencanaan belanja daerah. Ketika target pendapatan tidak tercapai, kata dia, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan.

“Target pendapatan itu kan diperhadapkan dengan belanja. Kalau target itu tidak tercapai, maka sudah pasti ada kegiatan-kegiatan yang tidak jalan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi apabila terdapat sumber pendapatan lain yang masuk dan mampu menutupi kekurangan realisasi.

Namun, jika tidak ada sumber pendapatan lain yang dapat menutupi kekurangan tersebut, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali perencanaan kegiatan dan belanja.

Rusli kemudian mencontohkan kondisi salah satu rumah sakit yang tidak jalan, sehingga ada indikator bahwa target pendapatan tidak tercapai di tahun 2026 ini, maka pasti ada kegiatan yang tidak jalan di ESDM.

Ia juga menekankan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada kepala Dinas ESDM saat ini.

Sebab, target dan perencanaan anggaran telah ditetapkan sebelum pejabat yang bersangkutan menjabat.

Karena itu, Rusli meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, termasuk APBD 2027.

“Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Harus semua dinas ini, Pak, bukan cuma kita ini. Ini menjadi introspeksi kita supaya di tahun 2027 nantinya tidak terjadi seperti ini,” pungkasnya.(*)