MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Sultan Tajang, menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram dan antrean solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sulsel, PT Pertamina Patra Niaga dan Polda Sulsel terkait distribusi BBM dan LPG subsidi di kantor Bina Marga, Selasa (18/8).

Ia secara khusus menyoroti kondisi di Kabupaten Wajo yang menurutnya tidak hanya mengalami kelangkaan LPG 3 kilogram di Kecamatan Belawa, tetapi sudah dirasakan di hampir seluruh wilayah kabupaten.

Menurutnya, Kecamatan Belawa memiliki sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan LPG 3 kilogram. Kondisi tersebut semakin signifikan karena mesin pompa air yang digunakan petani di wilayah Wajo rata-rata telah dikonversi menggunakan LPG.

“Di Kabupaten Wajo ini, Pak, bukan hanya di Kecamatan Belawa, tapi sudah satu kabupaten. Di Wajo ada 14 kecamatan dan rata-rata mesin pompa air petani sudah dikonversi menggunakan gas,” ujar Sultan.

Sultan menilai penggunaan LPG 3 kilogram oleh petani untuk kebutuhan pertanian pada dasarnya telah sesuai dengan sasaran penerima subsidi. Karena itu, ia meminta Pertamina memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan LPG di Kabupaten Wajo.

Ia meminta Pertamina mengevaluasi kembali kuota dan pasokan LPG 3 kilogram untuk Wajo mengingat tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya petani.

Sultan Tajang yang juga fraksi Gerindra juga meminta Pertamina mencari solusi atas kelangkaan LPG 3 kilogram di Wajo. Menurutnya, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori zona merah terkait peningkatan kebutuhan LPG, dan Wajo menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian serius.

“Kalau hanya lima kabupaten yang mengalami kenaikan, saya pikir Pertamina mampu memberikan solusi,” katanya.

Selain LPG, Sultan menyoroti antrean panjang solar subsidi yang terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

Ia menyebut antrean kendaraan untuk mendapatkan solar masih ditemukan mulai dari Maros, Wajo hingga wilayah Luwu.

Menurut Sultan, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena sebagian kendaraan yang mengisi BBM subsidi di Sulawesi Selatan diduga membawa BBM tersebut melintas ke provinsi lain.

Ia mencontohkan posisi Kabupaten Wajo yang menjadi salah satu jalur perlintasan menuju provinsi lain. Ia khawatir BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan justru ikut digunakan untuk memenuhi kebutuhan di luar daerah.

“Kuota yang ada di Pertamina di Sulawesi Selatan khususnya, jangan sampai tidak terserap sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di kabupaten atau masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Bahkan menyoroti dugaan praktik pengumpulan BBM subsidi oleh oknum tertentu menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, termasuk kendaraan roda empat maupun sepeda motor.

Ia meminta Pertamina tidak hanya fokus pada pembatasan pengisian, tetapi juga mengevaluasi titik-titik yang berpotensi menjadi sumber kebocoran distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui titik distribusi mana yang memiliki tingkat kebocoran paling tinggi sehingga dapat segera dilakukan pembenahan dan pengawasan.

Sultan berharap Pertamina dapat memberikan data dan hasil evaluasi terkait wilayah yang mengalami tingkat penyalahgunaan atau kebocoran distribusi BBM subsidi paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan persoalan tersebut perlu ditangani secara bersama agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, terutama petani, nelayan dan masyarakat pengguna BBM subsidi lainnya.(*)