BARRU, LINGKARNEWS CO.ID–– Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengungkapkan perjuangan panjang di balik berdirinya Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Barru. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barru, DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, hingga masyarakat demi menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hal itu disampaikan Andi Ina saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 1 Kabupaten Barru di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Barru menghadirkan Sekolah Rakyat permanen bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan. Di balik berdirinya sekolah tersebut terdapat perjuangan panjang, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, penyediaan lahan, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah yang berhasil memperoleh kesempatan membangun Sekolah Rakyat permanen dari kuota nasional yang disiapkan pemerintah pusat. Namun, kesempatan itu harus diiringi dengan pemenuhan berbagai persyaratan teknis, terutama kesiapan lahan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Kami bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan seluruh tim bekerja siang malam agar Kabupaten Barru dapat memenuhi seluruh persyaratan. Ini adalah perjuangan bersama demi menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Barru,” ungkap Andi Ina.

Salah satu tantangan terbesar adalah penyediaan lahan seluas tujuh hektare. Awalnya, Pemerintah Kabupaten Barru hanya memiliki sekitar lima hektare sehingga harus melakukan pembebasan lahan tambahan seluas dua hektare bersama masyarakat agar kawasan sekolah dapat dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk sarana olahraga.

Andi Ina secara khusus menyampaikan apresiasi kepada para pemilik lahan di Desa Lawallu yang bersedia menyerahkan lahannya sebelum proses pembayaran diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Ini merupakan bentuk pengorbanan luar biasa dari masyarakat. Mereka mempercayai pemerintah dan mendahulukan kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam membangun Barru,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh proses pembayaran lahan akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah sehingga seluruh hak masyarakat tetap terpenuhi.

Selain dukungan masyarakat, Andi Ina juga mengapresiasi peran Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh perangkat daerah yang mengawal pembangunan Sekolah Rakyat hingga mulai beroperasi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan, Tim Gugus Tugas Sekolah Rakyat, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan dan proses seleksi peserta didik.

Menurut Andi Ina, Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjamin pembinaan karakter, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan lingkungan belajar yang layak.

Pemerintah juga mengintegrasikan berbagai program sosial bagi keluarga peserta didik, seperti perbaikan rumah, peningkatan sanitasi, dan perlindungan sosial.

“Anak-anak ini tidak hanya mendapatkan sekolah yang layak. Pemerintah juga hadir mendampingi keluarganya melalui berbagai program sosial sehingga tujuan besar kita untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai,” ujarnya.

Andi Ina mengungkapkan, pada awalnya sebagian orang tua masih ragu menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat karena anak-anak ikut membantu perekonomian keluarga.

Namun melalui pendekatan pemerintah, pendamping PKH, dan pemerintah desa, mereka akhirnya memahami bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan.

“Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi hari ini. Sekolah Rakyat hadir agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, melalui sambungan virtual menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dalam empat gelombang.

Pada hari yang sama, sebanyak 65 Sekolah Rakyat memulai MPLS gelombang kedua sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana telah siap digunakan.

Menteri Sosial juga menegaskan bahwa MPLS harus berlangsung ramah anak, bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

Selain itu, siswa akan mendapatkan pendampingan karakter oleh Taruna TNI dan Polri, sementara orang tua tetap diberikan akses untuk mengunjungi anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Orang tua tidak dihalangi mengunjungi anaknya kapan saja, karena Sekolah Rakyat bukan tempat pengasingan, tetapi tempat menyiapkan masa depan mereka. Karena itu, ikhlaskan anak-anaknya belajar di Sekolah Rakyat,” tegas Menteri Sosial.(*)