Legislator NasDem H. Mahmud Soroti Dugaan Pemaksaan Pengunduran Diri Ratusan Kepala SMA dan SMK di Sulsel

MAKASSAR, LINGKARNEWS.CO.ID – Dugaan pemaksaan pengunduran diri terhadap ratusan kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, H. Mahmud.

Legislator NasDem H. Mahmud, menilai apabila dugaan itu benar, tindakan tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pendidikan, khususnya terkait pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara (ASN).

“Kepala sekolah bukan jabatan yang boleh diperlakukan sewenang-wenang. Evaluasi kinerja harus berdasarkan aturan, bukan tekanan kekuasaan. Jangan sampai reformasi pendidikan justru dibangun di atas rasa takut dan ketidakpastian,” tegas Mahmud, Sabtu (21/11/2026).

BACA JUGA :  Bahas Anggaran 2027, Legislator PKB Fadilah Fahriana Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima Bansos

Menurut Mahmud, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya legalitas pengunduran diri, perlindungan hak ASN, objektivitas evaluasi kinerja, transparansi kebijakan, serta dampaknya terhadap stabilitas penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Ia menegaskan, pergantian kepala sekolah merupakan kewenangan pemerintah sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan akuntabel.

“Jika pengunduran diri dilakukan karena tekanan, itu bukan pengunduran diri secara sukarela, melainkan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang patut diperiksa,” ujarnya.

Untuk mengungkap persoalan tersebut, Mahmud mendorong DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Dinas Pendidikan, BKD/BKPSDM, Inspektorat, serta perwakilan kepala sekolah.

BACA JUGA :  Soroti Ketimpangan Anggaran Multiyears, Rusli Sunali Perjuangkan Porsi Lebih Besar untuk Luwu Raya

Menurutnya, forum tersebut penting untuk mengklarifikasi dugaan yang berkembang, mengungkap fakta, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, bukan budaya intimidasi. Jangan korbankan martabat guru dan kepala sekolah demi kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Mahmud berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri secara objektif dan transparan. Dengan demikian, tidak muncul ketidakpastian di lingkungan pendidikan, terutama bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik di Sulawesi Selatan.(*)

Leave a Reply