MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jasrum, menyoroti rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mempertanyakan landasan hukum serta mekanisme pengawasan terhadap penyertaan modal tersebut.
Hal itu disampaikan Jasrum dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026), dalam rangka pembahasan anggaran.
Dalam rapat tersebut, Jasrum meminta penjelasan mengenai dasar hukum pemberian penyertaan modal, termasuk tujuan dan peruntukannya. Menurutnya, kebijakan penyertaan modal harus memiliki landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mempertanyakan apakah penyertaan modal tersebut telah memiliki dasar hukum yang memadai.
“Saya juga mau mengetahui apakah memang ada landasan hukumnya terkait penyertaan modal tersebut,” kata Jasrum yang juga legislator Golkar.
Selain itu, Jasrum menekankan pentingnya pengawasan terhadap BUMN maupun BUMD. Menurutnya, fungsi koordinasi dan pengawasan birokrasi harus berjalan optimal untuk memastikan perusahaan milik pemerintah memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Fungsi dan subfungsi utama birokrasi ini adalah koordinasi, khususnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi saya bilang, untuk pengawasan juga,” tegasnya.
Ia berharap OPD Ekbang memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan BUMD, sehingga pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.(*)


Leave a Reply