MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, menyoroti minimnya anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Yeni saat rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka pembahasan anggaran 2027, Kamis (12/11/2026), di Kantor Bina Marga Sulsel.
Yeni mengungkapkan, anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami penurunan dari sekitar Rp15 miliar pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp14 miliar pada 2027.
Bahkan, dari total anggaran tersebut, hanya sekitar Rp2 miliar yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.
“Kami sangat menyayangkan pemerintah provinsi menganggarkan kegiatan di Dinas Perempuan dan Anak sangat rendah. Dari Rp14 miliar ini, ternyata yang hanya bisa digunakan sekitar Rp2 miliar. Ini sangat sedikit untuk skala provinsi,” ungkap Yeni.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat program pencegahan atau preventif, bukan hanya berfokus pada penanganan ketika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah terjadi.
Ia menilai, salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah program ketahanan keluarga melalui edukasi kepada masyarakat tentang pola pengasuhan dan pembinaan keluarga.
“Harusnya banyak program yang kita lakukan dalam upaya preventif. Kita jangan selalu berpikiran nanti ketika ada kasus. Karena kalau sudah ada kasus, anggaran berapa pun itu tidak akan pernah cukup,” tegasnya.
Yeni juga menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Padahal, program tersebut diharapkan dapat berperan memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga.
Ia mempertanyakan sejauh mana program tersebut dapat berjalan optimal jika didukung anggaran yang sangat terbatas.
Lebih lanjut, Yeni mengingatkan bahwa keterbatasan perhatian terhadap ketahanan keluarga perlu menjadi evaluasi pemerintah. Menurutnya, penguatan keluarga merupakan salah satu upaya mendasar untuk mencegah berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja.
“Kalau anggaran di provinsi saja rendah, ini menjadi catatan dan rujukan bagi kabupaten/kota. Bisa jadi anggaran yang mereka siapkan lebih kecil lagi,” ujarnya.
Yeni berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian lebih terhadap program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas harus dibarengi dengan investasi serius terhadap perlindungan anak dan pembangunan keluarga.
“Kita akan menyongsong Indonesia Emas. Saya tidak tahu emasnya ada di mana kalau perhatian terhadap hal mendasar seperti ini masih minim,” tutupnya.(*)


Leave a Reply