MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Ketua HMI Makassar, Sarah Agussalim, mengkritik pengawasan pemerintah dan DPRD Sulawesi Selatan terhadap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram.

Hal itu disampaikan Sarah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dihadiri pihak Pertamina, pengusaha, organisasi masyarakat, serta mahasiswa yang menyuarakan persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan.

Sarah menilai, tidak adanya data kelangkaan BBM di Sulsel justru menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan. Ia mempertanyakan sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kondisi distribusi BBM di lapangan.

“Bahwa tidak ada data kelangkaan BBM di Sulsel berarti luput dari pengawasan DPRD. Berdasarkan kajian kami, ini murni kesalahan supply. Jadi ini bukan panic buying, tapi kebijakan yang tidak tepat sasaran,” kata Sarah.

Ia kemudian menyoroti kinerja pemerintah provinsi dalam menangani persoalan tersebut. Sarah menilai persoalan BBM dan LPG berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang menyentuh akar masalah.

“Ini luput dari pengawasan DPRD Sulsel dan ditambah gubernur kita yang tidak becus,” tegasnya.

Menurut Sarah, persoalan LPG bahkan lebih mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Sesuatu yang lebih urgent soal LPG, karena semua persoalan yang terjadi di Sulawesi Selatan semua bersentuhan kebutuhan dasar manusia dan persoalan perut. Kalau tadi pertama soal keluhan pengusaha, biar kami bicara soal rakyat,” ujarnya.

Sarah juga mengungkapkan adanya indikasi LPG dari Sulawesi Selatan dibawa keluar daerah. Karena itu, ia meminta DPRD Sulsel turun melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram.

“Kami temukan indikasi bahwa LPG dibawa keluar Sulawesi Selatan. Ini harus DPRD turun melakukan pengawasan,” katanya.

Ia menilai solusi yang dihadirkan pemerintah provinsi sejauh ini belum tepat sasaran dan belum menyentuh akar persoalan.

“Solusi yang dihadirkan pemerintah provinsi tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh akar persoalan karena kami mengetahui bahwa persoalan berada di SPBU,” ucapnya.

Sarah juga menyinggung informasi dari aparat penegak hukum (APH) mengenai dugaan banyaknya penimbun BBM. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi.

“APH menyatakan memang banyak penimbun sehingga kami menuntut pemerintah provinsi dan DPRD membawa RDP ini ke pusat, ke ketum partai,” katanya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat menghasilkan solusi terhadap persoalan distribusi BBM dan LPG di Sulsel.

“Saya yakin sekecil apa pun ikhtiar akan membuahkan hasil,” pungkasnya.(*)