MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Fadriaty, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada mitra kerja Komisi A dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan saat rapat badan anggaran, Jumat (16/7).

Fadriaty menyebut total Silpa pada OPD mitra Komisi A mencapai lebih dari Rp58 miliar. Dari jumlah tersebut, Silpa terbesar berasal dari Biro Umum yang nilainya mencapai lebih dari Rp53 miliar.

Meski demikian, ia menegaskan secara umum pembahasan LKPJ APBD 2025 di Komisi A tidak menemukan persoalan berarti. Seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sehingga laporan pertanggungjawaban dinilai telah memenuhi ketentuan.

“Pada dasarnya di Komisi A sudah tidak ada masalah. Semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing sehingga kami menganggap laporan pertanggungjawaban ini sudah clear and clean,” ujar Fadriaty.

Namun, menurutnya, besarnya Silpa tetap menjadi perhatian Komisi A. Ia mempertanyakan masih tingginya sisa anggaran, padahal saat pembahasan APBD setiap OPD mengajukan kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Fadriaty menjelaskan tingginya Silpa di Biro Umum salah satunya disebabkan anggaran belanja makan dan minum yang tidak seluruhnya terealisasi karena penggunaannya bergantung pada jumlah tamu yang datang sehingga sulit diprediksi.

“Yang menjadi atensi kami adalah kenapa Silpa masih cukup besar, sementara pada saat pembahasan anggaran setiap OPD meminta alokasi yang besar. Ke depan perencanaannya harus lebih baik agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Komisi A berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih akurat agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tidak kembali menyisakan Silpa dalam jumlah besar.(*)