MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan dengan semangat ekonomi kerakyatan dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok bermodal besar atau oligarki.‎‎

Hal itu disampaikan Tamsil saat membahas implementasi program MBG yang mulai masuk ke lingkungan kampus, termasuk di Universitas Hasanuddin sebagai lokasi pilot project.‎

Menurutnya, pemerintah saat ini terlihat sangat serius mendorong program-program yang menyentuh langsung masyarakat kecil dan memperkuat ekonomi rakyat.‎‎

“Kita harus berintegrasi dan berakselerasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan masyarakat umum. Saya melihat Presiden Prabowo sangat konsen kepada ekonomi kerakyatan,” ujarnya.‎‎

Tamsil bahkan membandingkan arah kebijakan tersebut dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pernah digaungkan almarhum Adi Sasono saat menjabat Menteri Koperasi.

‎‎Ia menilai masih banyak pihak yang keliru dalam memahami konsep MBG, khususnya terkait keterlibatan kampus dalam program tersebut.‎

“Saya sendiri hadir di kampus Unhas dan memang menyetujui adanya pilot project. Tapi bukan berarti membangun MBG di setiap tempat. Ini hanya membuat role model supaya menjadi contoh penanganan makan bergizi gratis dari berbagai aspek, termasuk teknis, IPAL, hingga riset-riset,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, berbagai riset yang dilakukan oleh Unhas terkait program MBG bahkan mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, BGN mendorong kampus-kampus lain yang memiliki tata kelola profesional, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), untuk ikut terlibat.‎‎

Namun, Tamsil menegaskan bahwa keberadaan program MBG di kampus bukan berarti makanan bergizi gratis tersebut hanya diperuntukkan bagi mahasiswa.

‎‎“Jangan disalahartikan seolah-olah Unhas memberikan makan bergizi gratis kepada mahasiswa Unhas. Program ini justru untuk masyarakat di sekitar,” tegasnya.‎‎

Terkait kritik sejumlah pihak yang menyoroti keterlibatan TNI, Polri, maupun perguruan tinggi negeri dalam pengelolaan MBG, Tamsil menilai kritik tersebut sah dalam demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan agar kritik juga dibarengi dengan solusi konkret.

‎‎“Teman-teman yang bersuara kritis itu tidak salah. Tapi kita tidak boleh hanya sekadar mengkritisi, harus ada jalan keluar,” katanya.

‎‎Ia juga menyoroti potensi munculnya oligarki dalam pelaksanaan program MBG apabila akses pengelolaan hanya dimiliki kelompok tertentu yang memiliki modal besar.‎‎

“Kalau keluhan kita ini oligarki karena orang yang tidak punya modal seolah-olah tidak bisa masuk di situ, maka saya sudah bicara dengan OJK dan pihak bank agar mensupport program ini supaya tidak jatuh ke tangan oligarki,” ujarnya.‎‎

Menjawab pertanyaan mengenai keterbatasan modal masyarakat, Tamsil mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan. Mengingat margin keuntungan dari program MBG ini terbilang menjanjikan—diperkirakan berada di angka 5% hingga 10%—sektor perbankan dinilai sudah seharusnya melihat ini sebagai peluang pembiayaan yang aman dan produktif.‎

Menjawab pertanyaan mengenai keterbatasan modal masyarakat, Tamsil mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan.

Mengingat margin keuntungan dari program MBG ini terbilang menjanjikan—diperkirakan berada di angka 5% hingga 10%—sektor perbankan dinilai sudah seharusnya melihat ini sebagai peluang pembiayaan yang aman dan produktif.‎‎

Ia mengkalkulasikan simulasi pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumis modal bagi relawan:‎‎Bunga Ringan: KUR menawarkan bunga rendah sekitar 0,5% per bulan atau 6% per tahun.‎‎

Potensi Keuntungan Tinggi: Dengan asumsi keuntungan MBG sebesar 5% per bulan (setara 60% per tahun), terdapat selisih keuntungan bersih yang sangat besar setelah dipotong bunga bank.‎‎

Pendapatan Tambahan, Jika seorang relawan berinvestasi Rp50 juta dari pinjaman bank, mereka bisa mengantongi tambahan penghasilan sekitar Rp2,25 juta per bulan, di luar gaji pokok mereka sebagai pekerja (misalnya tukang cuci piring atau tenaga teknis).

‎‎”Dengan skema ini, mereka bisa membawa pulang pendapatan bulanan di atas UMR,” tambahnya.

‎‎Meski skema ini sangat menguntungkan secara matematis, Tamsil mengakui adanya kendala nyata di lapangan saat mempertemukan pihak bank dengan para relawan.

Masalah terbesar yang mengganjal adalah buruknya rekam jejak kredit masyarakat akibat BI checking.‎‎Banyak warga yang mengidap kredit macet dari pinjaman konsumtif masa lalu, mulai dari pembelian gawai hingga peralatan rumah tangga.

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Tamsil menawarkan solusi personal yang berani. Ia berkomitmen untuk memberikan dana talangan guna melunasi utang-utang lama relawan yang bermasalah di bawah nominal Rp15 juta.‎‎

Setelah bersih dari BI checking dan pinjaman modal kerja dari bank cair, dana talangan tersebut barulah dikembalikan.Di sisi lain, ia juga mengkritik keras sikap pimpinan perbankan yang masih ragu-ragu dalam menyokong pembiayaan program ini.‎‎

”Pimpinan bank yang tidak percaya pada keberhasilan program ini sama saja tidak percaya pada kebijakan Presiden. Mereka harusnya dievaluasi, karena ini adalah program nasional yang wajib disukseskan bersama,” tegasnya‎.(*)