MAKASSAR , LINGKARNEWS CO.ID — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menyoroti serius dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan informasi negara, tetapi juga berpotensi mengganggu kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.
Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical mengatakan, dugaan penyadapan tersebut menjadi peringatan bahwa sistem perlindungan infrastruktur informasi kritikal dan keamanan siber nasional masih perlu diperkuat.
Menurutnya, apabila dugaan penyadapan itu benar terjadi, hal tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi nasional.
“Penyadapan itu menjadi tanda bahwa kami di Komisi I menganggap infrastruktur keamanan siber untuk memastikan infrastruktur informasi kritikal belum maksimal. Sebab, masih bisa diakses oleh orang yang tidak kompeten atau tidak memiliki otoritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut perlu dibedakan antara kemampuan teknis seseorang dengan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan.
“Kalau kasus penyadapan yang ini, kalau itu benar terjadi, mereka memiliki kompetensi, tetapi sudah tidak memiliki otoritas. Anggaplah begitu, nanti penyidik yang memastikan,” jelasnya.
Deng Ical menyebut, persoalan keamanan siber tersebut juga menjadi salah satu masukan penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.
Selain persoalan keamanan informasi, ia menilai dampak paling serius dari dugaan penyadapan tersebut dapat merembet ke hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.
Menurutnya, negara-negara mitra berpotensi mempertanyakan jaminan keamanan komunikasi diplomatik Indonesia apabila komunikasi kepala negara saja diduga dapat disadap secara ilegal.
“Yang paling fatal adalah karena praktik penyadapan ilegal ini menciptakan ketidakpastian secara internasional. Dalam konteks diplomasi kita, itu menjadi terganggu,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut dapat memunculkan pertanyaan dari negara lain mengenai keamanan komunikasi para diplomat maupun jaminan perlindungan dalam kerja sama bilateral.
Deng Ical juga menilai kasus tersebut berpotensi memengaruhi citra Presiden Prabowo di tingkat internasional. Terlebih, Indonesia saat ini tengah membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai negara.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa dugaan penyadapan tersebut ditangani secara serius dan tidak mencerminkan lemahnya perlindungan komunikasi negara.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, dalam menangani persoalan tersebut.
Di sisi lain, Deng Ical menegaskan sikap PKB yang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut.
Ia meminta penyidik memaksimalkan kemampuan forensik digital untuk menelusuri seluruh jejak elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas, menegakkan aturan, dan menggunakan forensik digital yang kita sudah miliki itu sehingga tertelusur semua bagaimana jejak digital yang tercipta,” tegasnya.
Menurutnya, aparat tidak boleh hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan informasi negara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dengan demikian, penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan komunikasi diplomatik Indonesia.(*)


Leave a Reply