MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Praktisi hukum senior yang juga mantan Wali Kota Parepare dua periode, Taufan Pawe, mendatangi DPRD Kota Makassar untuk menyampaikan persoalan yang menimpa keluarganya setelah cucunya meninggal dunia di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar.

Taufan hadir bersama keluarga sebagai korban sekaligus pelapor. Di hadapan jajaran Komisi D DPRD Makassar, Taufan mengungkap sejumlah dugaan kelalaian dalam pelayanan medis yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Kamis (17/9).

Dengan pengalaman sekitar 25 tahun di dunia hukum dan pernah menjadi dosen hukum kesehatan, Taufan menyampaikan kronologi kejadian yang membuat keluarganya kehilangan sang cucu.

Ia mengatakan, keluarga sebelumnya telah bersiap menyambut kepulangan bayi tersebut. Seluruh perlengkapan dan pakaian bayi bahkan sudah berada di dalam mobil. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi duka setelah sang bayi meninggal dunia sebelum sempat dibawa pulang.

“Kebahagiaan keluarga kami terenggut seketika. Semua barang bayi sudah ada di dalam mobil, karena kami berharap bisa membawa pulang dan menggendong cucu kami,” ujar Taufan.

Taufan yang juga Anggota DPR RI menegaskan, kehadirannya di DPRD Makassar bukan semata-mata karena emosi, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan dan jiwa manusia harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Menurutnya, pengalaman panjangnya di dunia hukum serta keterlibatannya dalam bidang hukum kesehatan membuat dirinya merasa berkewajiban mengawal persoalan tersebut.

Dalam penelusurannya, Taufan mengungkap sejumlah kejanggalan yang menurutnya perlu dipertanggungjawabkan. Salah satunya terkait proses pemindahan pasien dari lantai 5 ke lantai 8.

Ia menyebut terdapat kondisi ketika perawat tidak menggunakan lift dan harus melalui tangga manual. Dalam kondisi kritis, menurut Taufan, proses tersebut dapat menghabiskan waktu yang sangat berharga.

Taufan juga mempertanyakan tindakan yang dilakukan terhadap cucunya setelah lahir. Ia menyebut dari penelusuran keluarga terdapat sejumlah hal yang dinilai tidak sesuai dengan pelayanan yang semestinya.

Bahkan, kata dia, bayinya sempat dimandikan dan kemudian dibiarkan tanpa diberikan popok.

Taufan juga mempertanyakan penerapan ketentuan mengenai kecukupan tenaga keperawatan. Ia menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada keluarganya.

“Saya tidak ingin ada lagi masyarakat yang menjadi korban hanya karena persoalan uang. Jangan sampai ada korban berikutnya,” tegasnya.

Ia bahkan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut agar pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, tidak mengabaikan keselamatan pasien.

Pemaparan Taufan mendapat penguatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Dalam rapat tersebut, Nursaidah memaparkan hasil investigasi tim independen terhadap kasus yang terjadi di RSIA Paramount.

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan sejumlah persoalan dalam pelayanan. Salah satunya ketidakseimbangan sumber daya manusia, dengan shift sore dan malam disebut hanya diisi tiga perawat.

Selain itu, investigasi menemukan staf dan dokter yang minim pelatihan, pengukuran tanda-tanda vital yang tidak dilakukan, komunikasi antarunit yang buruk, serta belum tersedianya alur pemindahan bayi yang memadai akibat waktu tunggu lift.

Dinkes juga menemukan tidak adanya ruang tindakan medis maupun ruang tindakan darurat di setiap lantai. Posisi ners station dinilai tidak strategis dan tidak ditemukan penanganan yang memadai di ruang nifas.

Temuan lainnya mencakup tidak adanya CCTV di ruang memandikan bayi serta belum tersedianya SOP tertulis. Proses memandikan bayi juga disebut tidak memiliki pengaturan suhu air yang jelas.

Pemaparan tersebut memicu perhatian serius dari jajaran DPRD Kota Makassar.

Pimpinan DPRD Makassar, A. Suharmika, menilai persoalan tersebut bukan sekadar insiden biasa. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah tegas terhadap rumah sakit apabila terbukti tidak memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien.

Suharmika bahkan meminta agar izin operasional RSIA Paramount dievaluasi hingga kemungkinan pencabutan izin apabila seluruh standar pelayanan belum terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, memastikan pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti hasil investigasi Dinas Kesehatan.

Sejumlah anggota Komisi D juga mendorong adanya sanksi tegas apabila dugaan pelanggaran standar pelayanan kesehatan tersebut terbukti.

Komisi D DPRD Makassar selanjutnya akan membahas hasil investigasi tersebut untuk menentukan langkah dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar.(*)