MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID– Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu dengan menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sulsel.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama jajaran sekretariat di kantor UPTD PPA Sulsel, Makassar, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan korban, serta penyusunan standar operasional penanganan kasus kekerasan seksual melalui Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PKS) Bawaslu Sulsel.
Mardiana Rusli mengatakan, Bawaslu Sulsel sebenarnya telah memiliki regulasi internal dan membentuk Pokja PKS. Namun, penguatan dari sisi teknis masih diperlukan agar penanganan kasus di lapangan berjalan sesuai standar dan memberikan perlindungan kepada korban.
“Kita memang memiliki regulasi, tetapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan kita perlu banyak belajar dan membangun sistem informasi yang kuat. Lebih baik kita berguru langsung pada lembaga yang sudah berpengalaman untuk melakukan sharing knowledge mengenai bagaimana mitigasinya, penanganannya, hingga proses pemulihan korban,” ujar Mardiana.
Ia mengakui, Bawaslu masih memiliki keterbatasan sumber daya dan fasilitas khusus, terutama dalam penyediaan layanan konseling serta tenaga ahli pendampingan.
Karena itu, kolaborasi dengan UPTD PPA Sulsel dinilai penting untuk memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga pengawas ad hoc, memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai.
Dalam audiensi tersebut, pembahasan juga menyentuh standar penanganan kasus dari aspek psikologis dan pembuktian hukum.
Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Sulsel, Hairiyah, menjelaskan bahwa pendampingan dan asesmen psikologis terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan.
Menurutnya, apabila kasus berlanjut ke proses hukum dan membutuhkan hasil asesmen sebagai keterangan ahli, maka pemeriksaan tersebut harus melibatkan psikolog klinis.
“Dalam ketentuan hukum yang sebenarnya, psikolog untuk pendampingan itu memang harus psikolog klinis. Kalau kasusnya akan ditindaklanjuti ke ranah hukum, hasil asesmen sebagai keterangan ahli tidak bisa digunakan apabila bukan dari psikolog klinis,” jelas Hairiyah.
UPTD PPA Sulsel juga menyambut baik pembentukan Pokja PKS di lingkungan Bawaslu Sulsel. Pihaknya menyatakan terbuka menerima rujukan apabila terdapat kasus yang membutuhkan penanganan dan asesmen lebih lanjut oleh tenaga ahli.
“Jika ditangani terlebih dahulu di internal Bawaslu, lalu dalam perkembangannya berlanjut dan membutuhkan hasil asesmen psikolog klinis, kami sangat terbuka (welcome) untuk dirujuk kepada kami,” tambahnya.
Mardiana mengapresiasi dukungan UPTD PPA Sulsel. Menurutnya, mekanisme rujukan tersebut akan membantu Pokja PKS memahami batas kewenangan penanganan administratif di internal Bawaslu serta kebutuhan pendampingan profesional melalui lembaga terkait.
Selain itu, penguatan kapasitas juga diperlukan agar jajaran Bawaslu memiliki kemampuan komunikasi yang empatik sehingga korban merasa aman dan berani menyampaikan kasus yang dialaminya.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Sulsel berencana menggelar sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari UPTD PPA Sulsel. Kegiatan tersebut akan menyasar jajaran Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Sulsel berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu dapat berjalan lebih terarah, profesional, serta memberikan perlindungan dan kepastian penanganan bagi korban.(*)


Leave a Reply