JAKARTA, LINGKARNEWS CO.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan tersangka diumumkan langsung Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation.
“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” kata Asep dalam keterangannya.
Menurut Asep, ketiga tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
Penyadapan tersebut diduga menyasar sejumlah nomor telepon, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak aktivitas pada sistem LIMS pada Oktober 2026.
Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Polisi turut menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan atau perekaman transmisi informasi elektronik secara melawan hukum.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 KUHP mengenai akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bareskrim menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami kasus dugaan penyadapan yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh penting tersebut.(*)


Leave a Reply